Kanwil Kemenkumham Jatim Kawal Persiapan KKP HAM, Targetkan 38 Kabupaten/Kota Raih Penghargaan

SURABAYA,HARIAN DISWAY-- Kanwil Kemenkumham Jatim terus mengawal persiapan pemerintah daerah untuk memenuhi data dukung kriteria Kabupaten Kota Peduli (KKP) HAM. Salah satunya, dengan menggelar Rapat Koordinasi Laporan KKP HAM Tahun 2024, Kamis, 4 April 2024.

"Kami ingin memastikan setiap kabupaten/kota dapat menyiapkan atau menyediakan data-data,” ujar Kadiv Yankumham Dulyono dalam sambutannya mewakili Kakanwil Kemenkumham Jatim Heni Yuwono.

Selain itu, ia ingin memastikan semua kabupaten/kota di Jawa Timur dapat memenuhi kriteria KKP HAM. Kemudian menyampaikan laporan  pelaksanaan  KKP  HAM  sesuai  dengan prosedur. 

BACA JUGA:Kemenkumham Jatim Ajak Pemda Bangun P2HAM

Dulyono menegaskan bahwa Peduli HAM adalah upaya untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab pemerintah dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM (P5HAM). 

"Pentingnya perlindungan dan pemenuhan HAM bagi daerah dapat terwujud apabila daerah konsisten dan peduli terhadap perlindungan dan pemenuhan HAM," terangnya. Setidaknya, kriteria penilaian kabupaten/kota Peduli HAM meliputi sepuluh kelompok hak asasi dasar. 

Suasana Rapat Koordinasi Laporan KKP HAM Tahun 2024 di Aula Raden WIjaya, Kantor Kanwil Kemenkumham Jatim Kamis, 4 April 2024.-Humas Kemenkumham Jatim-

Yakni mulai dari hak atas bantuan hukum, hak atas informasi, hak turut serta dalam pemerintahan, hak atas keberagaman dan pluralisme, hak atas kependudukan, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas lingkungan hidup dan sehat serta hak atas perumahan yang layak dan hak perempuan dan anak.

BACA JUGA:Kemenkumham Jatim Sambut Baik Monev Edisi Ramadan Tim Ditjen Pemasyarakatan

Kesepuluh indikator tersebut diejawantahkan dalam 120 indikator yang harus dipenuhi. Untuk itu, Dulyono menekankan pentingnya mengembangkan sinergitas organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal, serta instansi terkait di daerah dalam rangka P5HAM. 

"Serta memberikan penilaian terhadap struktur proses dan hasil capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten kota untuk melaksanakan P5HAM," urai Dulyono.

Ia berharap ada 38 Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Timur bisa meraih penghargaan yang telah menjadi program pemerintah pusat pada tahun ini.

“Forum ini akan memfasilitasi kabupaten kota peduli HAM untuk memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan berupaya meningkatkan koordinasi dengan Direktorat Jenderal HAM,” tutupnya.

Pada kegiatan yang digelar di Aula Raden Wijaya itu, Hadir pula Kabag Hukum Pemprov Jatim Adi Sarono. Selain itu, para pengampu tugas KKP HAM di 38 kabupaten/ kota di Jatim juga mendengarkan materi dari Ditjen HAM. (*)

Sumber: