Kemiripan Surabaya-Bandung dalam Pendidikan Tinggi dan Peran Strategisnya

Secara kelembagaan, PT memiliki tugas menyelenggarakan tridarma, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

Tiga tugas utama tersebut menjadi core business PT. Dengan demikian, konsekuensinya, seluruh anggaran PT diarahkan untuk terselenggaranya tridarma tersebut secara maksimal. 

Melalui peran dan tugas tridarma perguruan tinggi yang dilakukan dengan bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, sebagian permasalahan tersebut teratasi walaupun belum semuanya tertangani secara merata. 

Di antaranya, melalui program riset yang dicanangkan dan dilaksanakan oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRTPM) dalam 2-3 tahun terakhir, Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), dan sebagian perguruan tinggi di Indonesia. 

Baik riset pada tingkat kesiapan teknologi (TKT) 1-3 (riset dasar), TKT 4-6 (riset terapan), maupun TKT 7-9 (riset pengembangan).

Hal tersebut sejalan dan relevan dengan kebijakan yang disampaikan mendiktisaintek yang baru, Satryo Soemantri Brodjonegoro, tinggal dilanjutkan dengan memfokuskan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam berbagai bidang seperti pangan, energi, air bersih. Selainitu, penguatan industri dan start-up.

Selanjutnya, pada Kabinet Merah Putih saat ini, Kemendiktisaintek dibentuk secara khusus berdasar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 189 Tahun 2024. 

Di dalam perpres tersebut, Kemendiktisaintek memiliki tanggung jawab berat untuk mengawal pembangunan nasional dengan menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) sekaligus pengembangan sumber daya alam (SDA) dengan menggali potensi yang dimiliki bangsa Indonesia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai bidang. 

Di antaranya, pendidikan, kesehatan, pangan, energi, dan air bersih dengan menguatkan kedaulatan teknologi tepat guna (TTG) dan industri. 

Melalui peran strategis perguruan tinggi yang dilakukan bersama dengan komponen bangsa lainnya, tujuan bernegara yang lain –yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial– akan mudah tercapai.

Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan kemandirian, institusi pendidikan tinggi harus memiliki kesiapan untuk mengelola institusinya lebih mandiri dan memiliki fleksibilitas dalam pengelolaannya. 

Kategori perguruan tinggi yang demikian disebut perguruan tinggi negeri badan hukum (PTNBH). Status PTNBH berkonsekuensi pada kemandirian dalam mengelola institusi.

Untuk mengelola institusi secara mandiri tersebut, pimpinan PTNBH melakukan terobosan-terobosan. 

Bentuknya, mulai usaha atau bisnis, kerja sama dengan berbagai pihak, optimalisasi SDM, hingga aset produktif yang dapat diandalkan sebagai income generating bagi lembaga. Sampai 2024, ada 24 PTNBH di Indonesia. 

Enam di antaranya ada di Surabaya dan Bandung. Yakni, ITS, Unair, Unesa, ITB, Unpad, dan UPI. 

Sumber: