Sengkarut Klaim BPJS di RS, Dinkes Jatim Sarankan Semua Pihak Pahami Isi PKS sebelum Tandatangan

RSUD dr Soetomo Surabaya.-Moch Sahirol Layeli-Harian Disway-
SURABAYA, HARIAN DISWAY - Sengkarut klaim layanan kesehatan antara rumah sakit dan BPJS Kesehatan membuat Dinas Kesehatan Jawa Timur turun tangan.
Sosialisasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) akan digelar untuk meredam konflik dan memastikan rumah sakit memahami aturan klaim yang kerap menjadi sumber sengketa.
Hal itu dilakukan setelah adanya perselisihan antara rumah sakit anggota Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Jawa Timur dengan BPJS Kesehatan.
Anda sudah tahu, terdapat ketidaksepahaman atau perbedaan interpretasi regulasi antara rumah sakit dan BPJS Kesehatan ihwal jenis-jenis klaim yang dapat diterima dan tidak.
Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur Erwin Astha Triyono menjelaskan, sosialisasi tentang PKS perlu dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berlarut-larut.
"Kami ingin memastikan bahwa isi PKS dipahami oleh semua pihak terkait, sehingga kewajiban dan hak dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan nasional," ujar Erwin, Kamis, 30 Januari 2025.
BACA JUGA:Persi Jatim: Perlu Tim Pemantau Independen untuk Selesaikan Sengketa RS dan BPJS Kesehatan
Menurut Erwin, sebelum menandatanggani PKS dengan BPJS Kesehatan, rumah sakit perlu mengetahui tentang isi dan ketentuan dalam PKS.
"Rumah sakit diharapkan mempelajari secara mendalam setiap poin dalam PKS dan regulasi yang terkait," kata Erwin.
Tak hanya itu, rumah sakit juga disarankan untuk berkomunikasi jelas dengan BPJS Kesehatan guna mengklarifikasi hal-hal yang belum dipahami. Hal ini penting dilakukan sebelum menyetujui isi dalam PKS.
"Sehingga pemahaman yang sama dapat tercapai di seluruh fasilitas kesehatan. Kami akan fasilitasi sosialisasi ini," ujarnya.
Di sisi lain, Dinas Kesehatan Jatim meminta BPJS untuk menempatkan petugas BPJS Kesehatan di setiap rumah sakit. Petugas ini bertanggung jawab menangani masalah administrasi secara langsung.
BACA JUGA:439 Rumah Sakit Rugi Rp 500 Miliar, Klaim Mandek di BPJS Kesehatan Capai 12.000 Kasus
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: