Driver Ojol Bakal Demo Besar-Besaran Besok, Matikan Aplikasi Serentak Selama 24 Jam

HARIAN DISWAY - Lebih dari 25 ribu pengemudi ojek online yang tergabung dalam Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di Jakarta pada Selasa esok, 13-20 Mei 2025.

Aksi ini akan menyebabkan lumpuhnya layanan pemesanan penumpang, makanan, dan pengiriman barang melalui aplikasi selama 24 jam penuh.

Hal tersebut karena para ojol sepakat mematikan aplikasi selama 24 jam di masa aksi.

Aksi dijadwalkan dimulai pukul 13.00 WIB, namun pemadaman aplikasi direncakan akan dimulai sejak Selasa dini hari mulai pukul 00.00 WIB hingga 23.59 WIB. 

BACA JUGA: Ojol Selundupkan Sabu ke Lapas Cipinang

BACA JUGA: Driver Ojol Terima BHR Hanya Rp 50 Ribu, Menaker Siap Mediasi dengan Aplikator

"Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan pemesanan layanan ojol untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan," kata Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, Senin 19 Mei 2025.

Unjuk rasa akan digelar di beberapa titik penting di ibu kota, seperti Kementerian Perhubungan, Istana Merdeka, DPR RI, kantor-kantor aplikator, serta lokasi lain yang berkaitan dengan perusahaan aplikasi.

Asosiasi ojek online (Ojol) Garda Indonesia bakal menggelar demonstrasi besar-besaran di Jakarta pada Selasa, 20 Mei 2025-Disway.id/Cahyono-

Garda Indonesia memperkirakan aksi ini berdampak besar terhadap lalu lintas dan aktivitas ekonomi di Jakarta.

BACA JUGA: ⁠Ternyata Tak Semua Driver Ojol Dapat THR, Begini Aturan dan Ketentuannya....

BACA JUGA:Prabowo Umumkan Kebijakan THR Bagi Ojol, Diberikan Dalam Bentuk Uang Tunai

"Garda Indonesia sebagai asosiasi pengemudi ojol menyatakan meminta maaf kepada warga masyarakat Jakarta dan aglomerasi Jabodetabek karena pada hari Selasa 20 Mei 2025, Kota Jakarta akan diserbu pengemudi ojek online gabungan roda 2 dan roda 4 dalam rangka aksi unjuk rasa akbar dan reuni aspirasi aksi akbar 205," ujar Igun.

Berikut lima tuntutan utama yang diajukan :

1. Presiden RI dan Menteri Perhubungan diminta memberi sanksi tegas kepada aplikator yang melanggar Permenhub PM No.12 Tahun 2019 dan Kepmenhub KP No.1001 Tahun 2022.
2. Komisi V DPR RI diminta menggelar Rapat Dengar Pendapat bersama Kemenhub, asosiasi pengemudi, dan perusahaan aplikasi.
3. Penetapan batas maksimal potongan pendapatan mitra pengemudi sebesar 10 persen.
4. Revisi sistem tarif penumpang serta penghapusan sistem aceng, slot, hemat, dan prioritas.
5. Penetapan tarif layanan makanan dan pengiriman barang dengan melibatkan asosiasi, aplikator, regulator, dan YLKI.

Sumber: