Fraksi PDIP Kritik Belanja Pegawai Jatim yang Tembus Rp9 Triliun

SURABAYA, HARIAN DISWAY - Fraksi PDIP DPRD Jawa Timur memberi catatan kritis terhadap Rancangan Perda APBD 2026 Jawa Timur, Senin, 29 September 2025.

Kondisi itu disampaikan saat Rapat Paripurna pendapat Fraksi di DPRD Jatim, Senin siang. Fraksi PDIP menyoroti soal komposisi belanja daerah. Yang sangat timpang antara belajar modal dan belanja pegawai. 

Juru Bicara Fraksi PDIP Dewanti Rumpoko mengatakan, berdasarkan dokumen belanja modal diberikan porsi sebesar Rp1,7 triliun atau sekitar 5,9 persen dari total belanja daerah. 

Sementara belanja pegawai tercatat mencapai Rp9 triliun atau sekitar 31 persen dari total belanja. ”Proporsi ini menggambarkan bahwa porsi terbesar belanja daerah masih didominasi oleh belanja operasi,” katanya di paripurna. Sementara alokasi untuk belanja modal relatif kecil. 

BACA JUGA:Banggar DPRD Jatim Minta Pemprov Tingkatkan PAD di 2026

BACA JUGA:Gubernur Khofifah dan Pimpinan DPRD Jatim Sepakati Raperda P-APBD, Fokus Pendidikan, Kesehatan, dan Pengentasan Kemiskinan

Dewanti menyampaikan, belanja daerah sejatinya merupakan wujud keberpihakan pemerintah kepada rakyat. Semakin besar alokasi belanja modal, semakin nyata pula komitmen pemerintah untuk memperbaiki jalan, irigasi, sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur pelayanan publik lainnya. Di mana belanja ini, akan langsung bisa dirasakan langsung manfaatnya di masyarakat. 

Sebaliknya, porsi belanja pegawai yang mencapai hampir sepertiga APBD dapat mengindikasikan bahwa anggaran lebih banyak digunakan untuk membiayai birokrasi. Ketimbang berpihak pada pelayanan publik. 

Untuk itu, Fraksi PDIP mengingatkan bahwa komposisi belanja yang timpang seperti ini berisiko melahirkan pemerintah yang lebih sibuk “melayani dirinya sendiri”. Dari pada melayani kepentingan rakyat. 

Jika dibiarkan, kata Dewanti, hal ini akan menghambat pemerataan pembangunan. Serta memperlambat penurunan kemiskinan, dan memperbesar kesenjangan antarwilayah. 

BACA JUGA:PDIP Kota Madiun Janji Tindak Lanjuti Keluhan Petani Manguharjo soal Irigasi dan Hama

BACA JUGA:Baguna Tak Hanya Sigap Saat Bencana, Risma Gagas Posko di Tiap DPC PDIP

Dari porsi yang timpang itu, PDIP mendorong agar Pemprov Jatim melakukan penataan ulang prioritas belanja. Serta mencari ruang fiskal yang memungkinkan peningkatan porsi belanja modal di tahun depan. 

”PDIP juga meminta ada penjelasan justifikasi atas tingginya belanja pegawai,” katanya. PDIP meminta Gubernur agar melakukan efisiensi belanja pegawai. Agar porsi belanja modal dapat diperbesar tanpa mengorbankan kualitas layanan publik. (*)

Sumber: