Gubernur Khofifah dan Pimpinan DPRD Jatim Sepakati Raperda P-APBD, Fokus Pendidikan, Kesehatan, dan Pengentasan Kemiskinan

SURABAYA, HARIAN DISWAY - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Pimpinan DPRD Jatim menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025.

Penandatanganan persetujuan bersama dilakukan dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jatim, Surabaya, Senin, 8 September 2025. Pada P-APBD tersebut, pendapatan daerah ditetapkan naik dari Rp28,44 triliun menjadi Rp28,59 triliun. 

Itu didapat dari optimalisasi pendapatan asli daerah dan penyesuaian transfer dari pemerintah pusat. Di sisi lain, belanja daerah meningkat dari Rp30,22 triliun menjadi Rp32,99 triliun.

Gubernur Khofifah mengatakan, tambahan belanja daerah diarahkan pada program prioritas pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Mulai pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur wilayah.

BACA JUGA:Pemprov dan DPRD Godok Perubahan APBD Jatim 2025, Anggaran Pos Pendidikan Capai Rp 9,9 Triliun

P-APBD Jatim 2025 antara lain untuk pendidikan dan pengentasan kemiskinan-Humas Pemprov Jawa Timur-

"Penambahan alokasi belanja ini kami arahkan pada sektor-sektor yang memberi dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,"katanyai. Termasuk layanan pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi kerakyatan.

Khofifah menegaskan, prioritas pemprov adalah layanan dasar masyarakat yang sangat tinggi. Itu tercermin dari alokasi anggaran pendidikan sebesar 32,8 persen dan kesehatan 22,46 persen. 

Ia juga memastikan program pengentasan kemiskinan semakin tepat sasaran. "Komitmen kita semua bahwa pelayanan dasar harus kita tingkatkan, kalau 32,8 persen untuk pendidikan, 22,46 persen untuk kesehatan maka ini sebetulnya sudah masuk pada angka 55,26 persen,” ungkapnyi. 

Sasaran pengentasan kemiskinan, kemungkinan salah sasarannya sangat kecil. Sebab, data berangkat dari DTSEN, yang menyasar  desil 1 dan 2. 

BACA JUGA:Jawa Timur Sepakat Hapus Anggaran Kunjungan Luar Negeri

BACA JUGA:Fraksi PDIP DPRD Jatim Desak Penertiban Gula Rafinasi

P-APBD 2025 juga menitikberatkan pada pembangunan karakter masyarakat, pemberdayaan desa, tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif, serta harmoni sosial dan lingkungan hidup. "Kami ingin memastikan bahwa pembangunan Jawa Timur berlangsung inklusif dan berkelanjutan,"ujar Khofifah.

Pada sisi laporan realisasi anggaran (LRA) per 5 September yang dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jatim tertinggi kedua setelah Gorontalo. "LRA kita 57,10 persen, rata-rata provinsi 46,36 persen dan Jatim lebih tinggi dari rata-rata itu," katanya=i.

Gubernur perempuan pertama di Jawa Timur itu mengatakan, prioritas pembangunan Jatim 2025 sangat holistik. Cakupannya pengentasan kemiskinan menuju keadilan sosial, perluasan lapangan kerja, peningkatan pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur berkeadilan, serta penguatan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan yang berbasis kerakyatan.

Tak hanya pendidikan dan kesehatan, sektor pertanian turut menjadi prioritas. Khofifah menyebutkan bahwa luas tambah tanam (LTT) Jawa Timur adalah yang tertinggi di Indonesia, yakni 1,485 juta hektare.

BACA JUGA:Khofifah dan DPRD Jatim Sepakati P-APBD 2025: Fokus pada Belanja Wajib dan Pendidikan

BACA JUGA:Deni Wicaksono: DPRD Jatim Fokuskan P-APBD 2025 untuk Program Pro Rakyat

"Ini sudah kami laporkan kepada Pak Presiden Prabowo, LTT kita 1,485 dan itu tertinggi di antara seluruh provinsi di Indonesia, maka produksi gabah kita juga tertinggi, yakni 11,316 juta ton, dan sejak tahun 2020 produksi padi Jatim tertinggi diantara semua Provinsi,” jelasnyi.

Khofifah juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Jatim atas sinergi yang terbangun selama pembahasan. Menurutnyi, kebersamaan antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci dalam menghadirkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran.

Dengan ditandatanganinya P-APBD 2025, Khofifah optimistis akan menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan warga Jatim.

"P-APBD 2025 ini bukan sekadar angka-angka, melainkan amanah untuk memperkuat kualitas hidup masyarakat, kami berkomitmen agar setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat Jatim," ucapnyi.(*)

Sumber: