Quo Vadis Kapasitas Kebijakan MBG

MENARIK SEKALI laporan temuan anggota Komisi IX DPR Nurhadi yang menyatakan adanya 5.000 titik dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) fiktif dalam rapat dengan Badan Gizi Nasional (BGN) pada Senin, 15 September 2025. Pernyataan tersebut telah menambah daftar panjang permasalahan dalam pelaksanaan program MBG selama ini. Tampaknya, ada lima permasalahan utama yang dapat diidentifikasi dari fenomena yang selama ini dapat ditemui dalam pelaksanaan di lapangan.  

Pertama, keracunan makanan. Di Sukoharjo, sebanyak 40 siswa mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan yang didistribusikan dalam program ini. 

Di Nunukan, Kalimantan Utara, sejumlah anak dirawat karena mengonsumsi makanan basi yang tidak sampai memenuhi standar gizi. Dalam rapat kabinet, diinformasikan adanya insiden keracunan yang melibatkan sekitar 200 orang dari lebih 3 juta penerima manfaat. 

BACA JUGA:Video Siswa SD Cium MBG, Langsung Kabur: Viral Semangka Muntah

BACA JUGA:Solusi Perbaikan MBG

Kedua, kesulitan memperoleh mitra pendukung. Untuk pelaksanaan, pengelolaan diserahkan kepada yayasan maupun nonyayasan dan setelah itu dapat menunjuk mitra lainnya. Namun, kenyataannya, kemitraan dengan yayasan yang telah lolos mendapatkan rekomendasi tidak mampu mendapatkan mitra pendukung yang sesuai. 

Ketiga, rendahnya kapasitas mitra. Kebanyakan mitra yang mengajukan untuk terlibat dalam pengelolaan MBG bukan dari yayasan yang sudah lama menekuni bidang tersebut, melainkan banyak yayasan yang baru berdiri dan disinyalir kebanyakan dimiliki oleh para anggota dewan.  

Keempat, kapasitas dapur umum. Ketersediaan dapur umum yang sedianya direncanakan ada 32 ribu, tetapi pada kenyataannya baru terealisasi 8 ribu. Jika demikian, kapasitas ketersediaan dapur umum hanya 25 persen. Tentunya ketersediaan dapur umum yang sangat terbatas akan memengaruhi rendahnya kelompok sasaran yang dilayani.

BACA JUGA:Lapor: Uang Makan Bergizi Gratis (MBG) Diembat

BACA JUGA:Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Nasionalisme yang Memberdayakan Sumber Pangan Lokal

Kelima, kapasitas serapan anggaran.  Anggaran yang disediakan untuk program MBG selama satu tahun anggaran Rp71 triliun. Namun, dalam sembilan bulan berjalan, anggaran yang mampu terserap hanya 22 persen atau Rp15,7 triliun. 

Dalam toga bulan ke depan, pengelola dan pelaksana MBG harus mampu menyerap anggaran 78 persen anggara atau Rp55,3 triliun. Jika dalam tiga bulan berikutnya ada 91 hari, alokasi untuk program MBG per hari harus terserap sebanyak Rp608 miliar. Tentunya menarik untuk dipertanyakan, mungkinkah hal tersebut terlaksana dan apa yang perlu dilakukan?  

DILEMA KESUKSESAN PROGRAM MBG

Harus diakui bahwa dalam era pemerintahan Prabowo saat ini, program MBG menjadi program yang sangat ikonik, baru, dan menjadi prioritas nasional sehingga menarik perhatian banyak masyarakat. Mulai yang mengapresiasi dan memberikan banyak dukungan maupun yang mempertanyakannya.

Sumber: