Forum Santri Nusantara Geruduk Rumah Atalia Praratya, Protes soal Pernyataan APBN untuk Ponpes Al Khoziny

HARIAN DISWAY – Massa yang tergabung dalam Forum Santri Nusantara (Bandung Raya) menggelar aksi di depan rumah Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya, sekaligus istri dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK), di kawasan Ciumbuleuit, Kota Bandung, Jabar, pada Selasa, 14 Oktober 2025.

Aksi tersebut dipicu oleh pernyataan Atalia yang mempertanyakan rencana penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membangun kembali Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur.

BACA JUGA:50 Korban Runtuhnya Musala Ponpes Al Khoziny Berhasil Diidentifikasi

Dalam orasinya, massa mendesak agar Atalia dipecat dari jabatannya sebagai anggota DPR. Hal tersebut dikarenakan mereka menilai Atalia gagal memahami peran negara dalam mendukung lembaga pendidikan keagamaan.

"Kami menyampaikan duka mendalam atas musibah di Pondok Pesantren Al Khoziny yang menelan korban jiwa para santri. Namun kami juga menyesalkan pernyataan Ibu Atalia yang menyoroti rencana penggunaan APBN untuk membangun kembali pesantren tersebut. Sikap itu tidak konstruktif secara kebijakan dan berpotensi menimbulkan stigma negatif terhadap pesantren," ujar salah seorang orator, saat menyampaikan orasinya di depan rumah keluarga RK.

BACA JUGA:Dasco: Wacana Pembangunan Ulang Ponpes Al Khoziny Pakai APBN Belum Final

Selain itu, massa aksi juga menilai pernyataan Atalia yang juga merupakan politikus Golkar tersebut bersifat diskriminatif.

Mengingat bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mendanai pendidikan agama, sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (2) dan UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

"Penggunaan APBN bukanlah hadiah, tetapi tanggung jawab negara terhadap warga yang menjadi korban bencana," kata salah satu orator aksi.

Bahkan, mereka menilai pernyataan Atalia telah mencederai perasaan komunitas santri dan korban musibah. Dia juga dianggap gagal dalam menjalankan fungsi pengawasan sebagai anggota DPR.

Atalia seharusnya fokus pada audit teknis dan transparansi anggaran, bukan menciptakan opini negatif terhadap pesantren yang justru memperkeruh ruang publik.

BACA JUGA:Polda Jatim Periksa 17 Saksi Insiden Ponpes Al Khoziny, Terapkan 3 Pasal Ini!

Koordinator aksi Riki Ramadan Fadila, mengatakan bahwa gerakan tersebut muncul dari rasa solidaritas serta keresahan santri atas penyataan yang dianggap merugikan citra pesantren.

"Pernyataan yang muncul dari legislatif telah membentuk opini seolah-olah terjadi pelanggaran berat di tubuh pesantren tersebut. Ini menciptakan pandangan buruk terhadap pesantren di mata masyarakat," ujar Riki saat di lokasi aksi.

Sumber: