Seminar GEDSI KPS2K, Dengar Suara Perempuan dan Disabilitas

SURABAYA, HARIAN DISWAY - Kampanye nasional 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan digalakkan. Seminar publik bertajuk Mewujudkan Ekosistem Pembangunan Inklusif: Menautkan Peran Multipihak dalam Perencanaan Pembangunan yang Berperspektif Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) digelar. 

Seminar itu diadakan di Ballroom Teratai Hotel Bisanta Bidakara, Surabaya, Kamis, 27 November 2025. Moderatornya Ketua Program Studi (Kaprodi) Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Muhammad Fahmi. 

Sebelum dimulai, peserta seminar dihibur oleh Tari Garuda Nusantara oleh Sanggar RAFF Dance Company. Tiga penari cilik berpakaian serba kuning menghibur peserta dengan gerakan cekatannya.

Acara tersebut digagas oleh Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan (KPS2K) berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah Gresik dan Lumajang. 

Seminar itu menjadi ruang aman, hangat, dan jujur tempat suara perempuan, penyandang disabilitas, dan komunitas akar rumput didengar langsung oleh pembuat kebijakan.

Yang membedakan gerakan itu adalah pendekatannya. Tidak hanya mengecam kekerasan, tetapi membangun sistem pencegahan yang berakar pada partisipasi aktif masyarakat.

BACA JUGA:7 Rekomendasi Makanan Khas Gresik, Pecinta Kuliner Wajib Coba!

BACA JUGA:DPRD Gresik Adaptif dan Prorakyat di Bawah Kepemimpinan Syahrul Munir

Empat narasumber dan Moderator Seminar Gender KPS2K di Hotel Bisanta Bidakara, Kamis, 27 November 2025-Agustinus Fransisco-Harian Disway

Salah satu inovasi paling nyata adalah Pos Pengaduan yang dikelola kader perempuan di desa-desa Gresik.

"Ada perempuan yang menyimpan kekerasan bertahun-tahun tanpa tahu harus bicara kepada siapa. Pos Pengaduan menjadi tempat aman bagi cerita-cerita yang berat," ujar Titik Ernawati Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik. 

Melalui pendampingan intensif, warga yang selama ini tidak terlihat kini masuk ke dalam radar pelayanan publik. Mereka tak lagi menjadi korban pasif, tapi agen perubahan yang berani mengakses layanan, melapor, dan menuntut hak.

Ketimpangan struktural masih menjadi akar masalah. Di Jawa Timur, tingkat kemiskinan di pedesaan sebesar 13,19 persen jauh lebih tinggi dibanding perkotaan 6,83 persen.

Partisipasi kerja perempuan hanya 42 persen, menandakan akses terhadap peluang ekonomi yang layak masih terbatas.

Sumber: