BEM Nusantara Jatim Tolak Pilkada Tak Langsung, Sebut Ancaman Kedaulatan Rakyat
DEMONSTRASI oleh Aliansi BEM Nusantara menyatakan tolak pilkada tidak langsung pada Senin, 19 Januari 2026, di DPRD Jatim-Rossa Handini-Harian Disway
SURABAYA, HARIAN DISWAY - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BEM Nusantara Jawa Timur menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Jawa Timur, Senin, 19 Januari 2026.
Aksi itu menyoroti penolakan terhadap wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak langsung melalui DPRD, yang dinilai sebagai kemunduran demokrasi.
Wacana Pilkada tidak langsung mencuat setelah sejumlah partai politik mengusulkannya dengan alasan efisiensi biaya Pemilu.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga menyinggung besarnya anggaran Pemilu langsung, sehingga opsi pemilihan melalui DPRD kembali diperbincangkan di ruang publik.
BACA JUGA:Pilkada Tidak Langsung: Koreksi Demokrasi atau Regresi Demokrasi
BACA JUGA:Komisi II DPR Terbuka Bahas Pilkada Lewat E-Voting hingga DPRD, RUU Pilkada Belum Masuk Agenda
Merespons hal tersebut, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Timur turun ke jalan menyuarakan penolakan. Mereka menilai Pilkada tidak langsung berpotensi menggerus kedaulatan rakyat.
Bahkan, bisa memperkuat oligarki politik, serta membuka ruang praktik transaksional dalam pemerintahan. Menurut mereka, Pemilu harus tetap dilaksanakan secara langsung, bebas, jujur, dan adil sesuai amanat konstitusi.
Koordinator Daerah BEM Nusantara Jawa Timur Deni Oktaviano Putra menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk perlawanan mahasiswa terhadap kemunduran demokrasi.
“Ini bentuk kemunduran demokrasi, serta pembatasan hak rakyat yang dilakukan oleh negara,” kata Deni.
BACA JUGA:Haryadi Soroti Munculnya Gejala 'Partai Kartel' Terkait Wacana Pilkada Lewat DPRD
BACA JUGA:Pilkada Langsung: Kedaulatan Rakyat yang Tak Boleh Dirampas
Dalam aksi tersebut, massa membawa spanduk, melakukan orasi, serta menampilkan simbol perlawanan berupa keranda hitam bertuliskan RIP Demokrasi.
Sebanyak 135 keranda dipajang di depan Gedung DPRD Jatim, sebagian diletakkan di atas kawat berduri sebagai simbol matinya demokrasi jika Pilkada tidak langsung diterapkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
