Untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur, termasuk dalam hal ini Kota Surabaya, akan disajikan secara bergiliran empat jenis pangan yang mengandung karbohidrat. Yakni nasi, jagung, singkong. Pilihan lauknya ada udang, ikan, telur, dan daging.
Lalu untuk sayur ada kol, kacang panjang, dan wortel. Kemudian buah-buahan tersedia pilihan mangga, alpukat, dan buah naga.
“Ya, jadi berbedanya menu makan ini menyesuaikan kemampuan di setiap wilayah dalam memproduksi pangan,” ujar Dirgayuza Setiawan, orang dekat Prabowo sekaligus mantan direksi ID Food, beberapa waktu lalu.
BACA JUGA:Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp 10 Ribu per Orang, Cak Imin: Itu Bagian Proses Simulasi
Menurutnya, program tersebut sangat penting karena program itu dibuat secara berbeda. Menu di tiap wilayah akan berbeda berdasarkan apa yang dihasilkan di masing-masing wilayah.
Sementara itu, Pemkot Surabaya pun siap memberikan dukungan kepada UMKM yang sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk berpartisipasi secara aktif dalam program tersebut.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta dinas koperasi, usaha mikro, dan perdagangan (Dinkopumdag) mendampingi proses pengurusan NIB.
BACA JUGA:Menag Tinjau Simulasi Makan Bergizi Gratis untuk Santri, Pastikan Kesetaraan
Bagi Eri, program makan bergizi gratis punya potensi besar untuk mendongkrak perekonomian lokal, terutama bagi UMKM sektor makanan dan minuman (mamin). Jika UMKM bergerak, maka perekonomian warga akan meningkat.
“Bahkan, jika diperlukan, kita siap mengalokasikan hingga Rp 1 triliun untuk program ini," tegasnya.
Uji coba Makan Bergizi Gratis di SDN Klampis Ngasem, Surabaya.-Sahirol Layeli-Harian Disway-
Namun, hingga kemarin, Pemkot Surabaya masih menunggu petunjuk teknis (juknis) terkait pelaksanaan dari pemerintah pusat.
BACA JUGA:Makan Bergizi Gratis Jadi Turun Jadi Rp10 Ribu Per Hari, Prabowo: Kita Inginnya 15 Ribu, Tapi...
Eri berharap UMKM bisa terlibat secara langsung. Apalagi, imbuhNYA, UMKM yang mendukung program permakanan untuk lansia sudah berjalan di Surabaya.
Meski program tersebut sudah dialihkan. Sebab, adanya aturan dari pemerintah pusat, salah satunya terkait batasan usia penerima manfaat, yaitu 75 tahun ke atas dan hidup sendiri. (*)