Konteks Satu Data Indonesia menyatakan bahwa pemerintah sebagai salah satu aktor yang seharusnya menjalankan fungsi aktif sebagai pengelola data yang bertanggung jawab dan transparan.
Meski demikian, risiko tidak akan dikesampingkan apabila pemerintah bertindak lebih untuk melindungi dan mewakili kepentingan kapitalis daripada kepentingan rakyat.
Misalnya, data tersebut akan digunakan perusahaan swasta yang tertarik pada data populasi, preferensi konsumsi, atau lokasi geografis tertentu untuk kepentingan bisnis mereka.
Di negara lain, data sensitif, seperti informasi kesehatan atau data ekonomi, biasanya dijual dan dipertukarkan dengan perusahaan swasta tanpa persetujuan publik.
Oleh karena itu, regulasi dan pengawasan yang ketat harus dilakukan agar data itu tidak disalahgunakan atau dimanipulasi untuk keuntungan pihak tertentu.
Dalam konteks Marxisme, pemerintah memegang peran ideal untuk memastikan informasi tersebut memperkuat keadilan sosial. Demi kepentingan rakyat, pemerintah seharusnya melindungi mereka dari sifat eksploitatif kapitalisme.
Pemerintah mengelola data publik secara terbuka dan memanfaatkan informasi tersebut dalam formulasi kebijakan yang meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan kelas.
Satu Data Indonesia dapat menjadi alat yang sangat ampuh untuk revolusi sosial jika implementasinya dilandasi prinsip keadilan sosial, transparansi, dan berpusat pada rakyat.
Karena akses terhadap data akan terbuka bagi semua orang, wawasan yang lebih mendalam tentang beberapa aspek kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat dapat diperoleh anggotanya sendiri.
Artinya, kesadaran yang lebih tinggi terhadap struktur kelas yang berlaku akan muncul dan berjuang menuju tatanan yang adil.
Satu Data Indonesia dapat menjadi sarana revolusi sosial, membangun kesadaran kolektif terhadap masalah struktural yang dihadapi masyarakat. Misalnya, data yang transparan tentang kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan dapat membuka mata masyarakat terhadap ketimpangan dan ketidakadilan yang sering kali ditutupi.
Dengan demikian, masyarakat akan lebih termotivasi untuk menuntut perubahan yang lebih luas dan mendasar sehingga dapat menekan pemerintah dan elite ekonomi untuk menerapkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
Namun, untuk mencapai hal tersebut, Satu Data Indonesia harus melibatkan dan dikontrol secara aktif oleh masyarakat sipil dan LSM dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
Kontrol dan partisipasi aktif masyarakat juga sangat diperlukan agar tidak menjadi instrumen kapitalisme yang berorientasi pada keuntungan semata, tetapi justru menjadi sarana pemberdayaan masyarakat.
Konsep Satu Data Indonesia bukanlah tren, melainkan kebutuhan mendesak dari sudut pandang Marxis untuk mewujudkan keadilan sosial di Indonesia.
Data yang terintegrasi dan transparan merupakan alat yang sangat penting untuk mengatasi ketimpangan sosial-ekonomi dan memperkuat partisipasi publik dalam pengambilan keputusan.