SURABAYA, HARIAN DISWAY - Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya mulai memvalidasi data siswa jelang Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang sekolah menengah pertama negeri (SMPN). Tahapan itu menjadi awal bagi calon murid baru SMPN sebelum mengikuti SPMB. Menurut jadwal, validasi data dilakukan sekitar sebulan. Yakni sejak Rabu, 14 Mei 2025 hingga Minggu, 15 Juni 2025.
Tahun ini, jumlah siswa yang mendaftar ke SMP negeri diprediksi cukup tinggi. Sebab, lulusan SD di Surabaya tahun ini berjumlah 38.000 orang. Namun, jumlah lulusan SD tersebut jelas tidak bisa semuanya dicover untuk masuk ke SMP negeri.
Itu karena jumlahnya terbatas. Yakni, cuma ada 63 sekolah. Sedangkan, daya tampung di SMP negeri hanya sekitar 17.000 siswa. Dengan demikian, ada sekitar 21.000 siswa yang tak tertampung di SMP negeri tahun ini.
Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Swasta Surabaya Timur Wiwik Wahyuningsih mengajak orang tua untuk mempertimbangkan sekolah swasta sebagai alternatif. Sebab, jumlah SMP negeri di Surabaya terbatas dan hanya mampu menampung sebagian kecil lulusan SD.
"Perlu diketahui, lulusan SD tahun kemarin sekitar 39.000, tahun ini diperkirakan 38.000. SMP negeri hanya 63 sekolah, sementara swasta ada 262 sekolah dengan berbagai karakteristik," jelas Wiwik, Jumat, 16 Mei 2025.
BACA JUGA:SPMB SD Surabaya 2025: Jadwal Lengkap Hingga Syarat Pendaftaraanya
BACA JUGA:SPMB Inklusif Berkeadilan
Menurut Wiwik, sekolah swasta memiliki kekayaan variasi pendidikan yang siap mengakomodir berbagai kebutuhan masyarakat. Juga menawarkan pilihan yang sangat beragam, mulai dari segi kurikulum hingga kemampuan finansial orang tua.
Beberapa sekolah bahkan menawarkan pendidikan tanpa biaya sepeser pun. Tapi ada juga sekolah swasta dengan beban SPP hingga puluhan juta. Menurut Wiwik, setidaknya ada tiga kategori utama sekolah swasta di Surabaya.
Pertama, sekolah nasional yang mengikuti kurikulum pemerintah dengan pengembangan tertentu. Kedua, sekolah berbasis religi yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dalam pembelajaran. Ketiga, ada sekolah kerja sama yang menggabungkan kurikulum nasional dengan sistem pendidikan internasional.
”Silakan masyarakat memilih sesuai kebutuhan. Jangan memaksakan anak harus masuk negeri dengan segala cara,” katanya.
Ia pun mengkritisi praktik tidak sehat yang kerap terjadi saat pendaftaran murid baru. Misalnya, orang tua mengajari anak berbuat tidak semestinya hanya agar diterima di sekolah negeri.
BACA JUGA:Dindik Jatim Gandeng Sekolah Swasta Beri Beasiswa bagi Siswa Tak Lolos SPMB
BACA JUGA:Kuota Jalur Afirmasi SPMB Surabaya Diperbesar Jadi 20 Persen
"Bahkan sampai menangis-nangis memperjuangkan yang bukan haknya. Padahal, ini pembelajaran buruk bagi anak," ujar Wiwik.