Sejarah dan Konflik Surat Ijo Surabaya: KPSIS Pilih Netral di Pilwali Surabaya (39)

Surat ijo sudah jadi komoditas politik sejak pilwali 2005. Isunya terus muncul hingga pencarian wali kota tahun lalu. Paslon Eri Cahyadi-Armuji dan Machfud Arifin-Mujiaman sama-sama menjanjikan penyelesaian konflik antara pemkot dan 48 ribu pemegang izin pemakaian tanah (IPT), sebutan resmi Surat ijo.

BACA JUGA:Sejarah dan Konflik Surat Ijo Surabaya: Menteri ATR BPN Sofyan Djalil Pun Pusing (38)

BACA JUGA:Sejarah dan Konflik Surat Ijo: Langkah Besar dari Komisi Informasi Jatim (37)

Sebagian besar warga sudah tak mau terlena dengan janji politik itu. Mereka sering dapat "angin surga". Cuma dapat anginnya belum pernah merasakan surganya. Warga hanya ingin sistem retribusi surat ijo dihapus dari bumi Surabaya. Tanah negara itu seharusnya bisa disertifikatkan.

Ketua Komunitas Pejuang Surat Ijo Surabaya (KPSIS) Hariyono memilih netral. Namun ia tak menutup pintu diskusi dengan kedua calon. Bagaimanapun juga nasib surat ijo tergantung kebijakan wali kota. "Sama Pak Eri kami ketemu. Pak MA juga begitu," ujarnya. 

KPSIS akan mendukung siapa saja wali kota yang mau memerdekakan penghuni surat ijo saat terpilih nanti. KPSIS merasa belum merdeka sebelum mendapatkan hak yang sama seperti warga lainnya. Penghuni surat ijo selalu tertahan di meja pelayanan BPN. Tanah mereka diblokir. Tidak bisa disertifikatkan.

BACA JUGA:Sejarah dan Konflik Surat Ijo Surabaya: Efek Dukungan Pakde Karwo (36)

BACA JUGA:Sejarah dan Konfik Surat Ijo Surabaya: Lembaga Pendidikan Ikut Terjerat Retribusi (35)

Sikap netral itu kini menguntungkan KPSIS. Mereka bisa leluasa menagih ke Wali Kota terpilih Eri Cahyadi. Mereka juga sudah mengantongi surat bermaterai yang menunjukkan keseriusan Eri-Armuji menyelesaikan surat ijo sebelum pencoblosan. Janji itu terus menerus ditagih hingga kini. 

Risma-Whisnu menjabat Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya 2016-2020. Dalam debat pilwali 2015, Risma menjanjikan solusi atas persoalan Surat Ijo Surabaya. -Dok PDIP Jatim-

KPSIS juga menggelar demonstrasi untuk menagih janji Eri-Armuji itu 17 Mei lalu. Mereka meminta kejelasan penanganan penyelesaian konflik surat ijo yang sudah berkali-kali dibicarakan dengan pemerintah pusat. 

BACA JUGA:Sejarah dan Konflik Surat Ijo Surabaya: Boikot Retribusi Hingga Kirim Surat ke Presiden (34)

BACA JUGA:Sejarah dan Konflik Surat Ijo Surabaya: Yang Merumuskan Surat Ijo Kini Ikut Berjuang (33)

Sumber: