Peduli PMI, Jatim Raih 2 Penghargaan Indonesian Migrant Worker Award 2023

BACA JUGA:Pekerja Migran Indonesia Promosikan Budaya Indonesia dengan Dukungan Diah Gayatri Beauty Academy

Khofifah menyatakan, Pemprov Jatim memberikan perhatian yang sangat tinggi kepada pekerja migran Indonesia. Provinsi paling timur Pulau Jawa ini memiliki dasar hukum yang dituangkan dalam Perda nomor 2 tahun 2022 tentang pelaksanaan pelindungan PMI. Yang mana menyediakan layanan bursa, konsultasi dan pengaduan buat para PMI.

Melalui Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA), Pemprob Jatim dapat menyajikan kepastian alur dan transparasi biaya dalam pelayanan dokumen. Jatim juga telah ditetapkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

Masih berkaitan dengan perlindungan PMI di dalam negeri, para pekerja migran biasanya malah banyak dimintai uang begitu menginjakkan kaki di bandara tanah air. Nah, Pemprov Jatim juga sudah mengantisipasi hal tersebut.

BACA JUGA:Ramadan-Lebaran ala Pekerja Migran Indonesia di Hong Kong

BACA JUGA:Pemprov Jatim Berangkatkan 414 Pekerja Migran ke Korsel

Untuk kepulangan PMI, Pemprov telah menyediakan fasilitas helpdesk counter di bandara. Di sana, mereka akan didata dan dipastikan perjalanan mereka sampai ke daerah asal aman.

PEDULI PMI, Jatim raih 2 penghargaan Indonesian Migrant Worker Award 2023. Foto: Para calon PMI mendapatkan sosialisasi tetang Jaminan Sosial pada 10 Oktober 2023. -Utoyo Prie Achdi-Radar Indramanyu

Bagi PMI yang bermasalah, sakit, hingga meninggal dunia, Pemprov Jatim menyediakan fasilitas ambulans gratis dan shelter transit PMI.

"Implementasi penerapan pelayanan penempatan dan perlindungan bagi PMI oleh Pemprov Jatim telah selaras dengan agenda Sustainable Development Goal (SDG's) untuk perluasan kesempatan kerja," jelas Khofifah.

BACA JUGA:Testing Pekerja Migran di Juanda Rawan Penularan

Selain itu, hal tersebut juga ditujukan untuk mempromosikan kesetaraan gender dalam pelayanan publik. Untuk mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak perempuan di manapun mereka berada.

"Kita juga terus berupaya untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap semua perempuan dan anak perempuan di ruang publik dan privat," tegas Khofifah.

"Termasuk tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi seksual serta jenis-jenis eksploitasi lainnya," lanjut gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut.

BACA JUGA:Masa Karantina Pekerja Migran Diperpendek

Sumber: