Pajak 250 Persen dan Psikologi Massa: Emosi Kolektif dan Kearifan Lokal

KENAIKAN pajak bumi dan bangunan (PBB) di Pati hingga mencapai 250 persen dalam waktu singkat telah memicu gelombang protes besar. Banyak warga yang bingung, kaget, bahkan marah. 

Rasanya seperti sedang berjalan santai di tepi sawah, lalu tiba-tiba ada suara ledakan di belakang –refleks kaget, lalu panik. Dalam hitungan hari, berita itu menyebar, mengundang kerumunan di jalan, dan membangkitkan emosi kolektif yang sulit dibendung.

Kita semua paham, pajak memang penting karena menjadi darah pembangunan. Tanpa pajak, jalan berlubang tak tertutup, jembatan mangkrak, tak pernah rampung, dinding sekolah rusak tak tersentuh perbaikan. 

BACA JUGA:Penerapan Pajak Karbon, Siapa Yang Untung?

BACA JUGA:Perencanaan Pajak, Upaya Cerdik atau Bodoh

Tapi, di sisi lain, kenaikan sebesar itu –tanpa masa transisi yang memadai, tanpa penjelasan yang sabar– seperti menuang minyak ke api yang sedang menyala kecil. Bukan hanya angka yang jadi masalah, melainkan juga cara kebijakan itu disampaikan ke publik.

Psikologi sosial punya cara menjelaskan mengapa situasi seperti itu bisa cepat membesar. 

Pertama, ada teori deprivasi relatif (Ted Robert Gurr) yang mengatakan bahwa kemarahan sosial sering muncul ketika harapan dan kenyataan terpaut jauh. Warga merasa beban pajak baru terlalu berat jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi mereka. 

BACA JUGA:Menggenjot Pajak lewat Zakat

BACA JUGA:Pajak Mencekik Picu Pemberontakan

Kedua, teori deindividuasi (Philip Zimbardo) yang menjelaskan bagaimana individu di tengah kerumunan cenderung kehilangan kontrol pribadi, larut dalam gejolak emosi massa, dan berani melakukan hal-hal yang biasanya dihindari. 

Ketiga, teori frustrasi-agresi (John Dollard) yang menunjukkan bahwa ketika hambatan muncul tiba-tiba –dalam hal ini kenaikan pajak drastis– rasa frustrasi bisa cepat berubah menjadi agresi, baik verbal maupun fisik.

Pakar psikoanalisis Sigmund Freud memberikan lapisan lain: keputusan dan reaksi kita sering kali dipengaruhi alam bawah sadar. Di balik kemarahan warga, mungkin ada akumulasi kekecewaan, rasa tidak didengar, pengalaman masa lalu dengan kebijakan yang dirasa tidak adil, atau memori kolektif tentang kesulitan ekonomi. 

BACA JUGA:Lampu Kuning Pajak Daerah

Sumber: