Said Abdullah: PDIP Jatim Evaluasi Kinerja Anggota DPRD

HARIAN DISWAY — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Timur tengah menyiapkan langkah konkret untuk mengevaluasi kinerja anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.

Said Abdullah, menegaskan bahwa evaluasi ini lahir dari tuntutan rakyat yang semakin kuat agar wakil-wakilnya di parlemen bekerja lebih baik dan transparan.

“Kami menyadari Partai Politik sebagai organisasi publik berkewajiban dan memiliki tanggung jawab untuk menangkap aspirasi dan tuntutan itu dengan nyata,” ujarnya.

Menurut Said, evaluasi ini akan menjadi alat ukur apakah anggota DPRD benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat. Mekanisme yang disiapkan akan menilai sejumlah aspek utama, di antaranya:

BACA JUGA:Said Abdullah Mintakan Maaf untuk Sadarestuwati dan Deddy Sitorus

BACA JUGA:Said Abdullah: Tak Elok DPR Dapat Tunjangan Tinggi saat Ekonomi Serba Sulit

1. Rumah aspirasi rakyat. Setiap anggota DPRD diwajibkan memiliki Rumah aspirasi, baik di rumah pribadi maupun lokasi lain, lengkap dengan mekanisme evaluasi terkait jumlah dan tindak lanjut pengaduan masyarakat.

2. Kehadiran dan kinerja legislatif. Penilaian mencakup tingkat kehadiran di rapat DPRD, kontribusi dalam pembentukan perda, intensitas pengawasan terhadap OPD, serta pengawasan atas penggunaan APBD.

3. Komunikasi publik. Kualitas dan intensitas komunikasi anggota dewan, baik melalui media massa maupun media sosial, akan menjadi indikator penting.

4. Kepatuhan terhadap program prioritas pemerintah. Anggota dewan juga diukur dari komitmen mereka dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang pro-rakyat.

5. Aktivitas kepartaian. Keaktifan dalam kegiatan partai di berbagai tingkatan, mulai PAC, DPC, hingga DPD, akan ikut menjadi bahan evaluasi.

BACA JUGA:Said Abdullah: Rotasi Sejumlah Ketua DPD PDIP Sesuai Aturan Partai

BACA JUGA:Said Abdullah Tegaskan PDIP Tetap Jadi Sparing Partner Pemerintah

Selain itu, PDI Perjuangan Jatim juga menginstruksikan seluruh pengurus partai dari ranting hingga DPD untuk membuka kantor sebagai rumah pengaduan rakyat, sehingga masyarakat memiliki saluran langsung menyampaikan aspirasinya.

Sumber: