Ribuan Driver Ojol Demo Hari Ini, Geruduk Istana, Kemenhub, hingga DPR RI

BACA JUGA:Tanggapi Penyataan Menkeu Purabaya, Ekonom: Demonstrasi Bukan Sekadar Masalah Perut

Ketiga, penghentian praktik potongan tambahan sebesar lima persen. Potongan itu dinilai tidak transparan dan tidak jelas peruntukannya sehingga merugikan pengemudi.

Keempat, pencopotan Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi. Ia dinilai gagal melindungi kepentingan rakyat kecil dan terlalu berpihak pada perusahaan aplikator.

BACA JUGA:Demonstrasi dan Anarkisme, Mengapa Terjadi?

Kelima, penolakan terhadap sistem aplikasi yang dinilai merugikan. Sistem yang dimaksud adalah slot, aceng, multi order, serta program member berbayar yang menambah beban kerja pengemudi.

Keenam, desakan kepada DPR untuk segera membahas dan mengesahkan RUU Transportasi Online. Aturan ini dianggap mendesak demi kepastian hukum dan perlindungan terhadap mitra ojol.

BACA JUGA:Respons Pemerintah Dipantau Ketat, BEM UI Rencanakan Demo

Ketujuh, penuntutan keadilan terkait kasus meninggalnya dua pengemudi ojol, yakni Affan Kurniawan di Jakarta dan Rusdamdiansyah di Makassar. Keduanya tewas dalam insiden pada 28 Agustus 2025 yang hingga kini belum tuntas diusut.

Para pengemudi menegaskan bahwa seluruh poin tersebut harus dipenuhi demi terciptanya ekosistem transportasi daring yang adil. Tanpa langkah konkret dari pemerintah, kesejahteraan mitra diperkirakan akan semakin terpuruk.

BACA JUGA:Mendikdasmen Larang Pelajar Ikut Demo, Ini Alasannya

Aksi demonstrasi hari ini menyoroti persoalan ekonomi yang membelit ribuan mitra ojol di Indonesia. Mereka berharap aksi ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk menata ulang kebijakan transportasi daring.

Pemerintah kini dituntut menunjukkan keberpihakan. Potongan aplikator yang wajar, regulasi tarif yang adil, dan transparansi biaya adalah solusi yang ditunggu ribuan pengemudi. (*)

*) Mahasiswa magang Prodi Sastra Indonesia Universitas Negeri Surabaya

Sumber: cnbcindonesia.com