Babak Baru Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh, KPK Mulai Penyelidikan

HARIAN DISWAY — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi membuka penyelidikan dugaan penggelembungan anggaran (mark up) dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh, proyek infrastruktur strategis nasional yang baru diresmikan pada 2023 lalu.

“Saat ini sudah pada tahap penyelidikan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, saat dikonfirmasi wartawan, dikutip Selasa, 28 Oktober 2025.

Asep enggan memerinci kapan proses penyelidikan dimulai, dengan alasan penyelidikan merupakan tahapan tertutup dalam hukum acara pidana.

BACA JUGA:Ini Tanggapan Mahfud MD Soal Dugaan Korupsi Whoosh

BACA JUGA:Kereta Cepat Whoosh 2 Tahun Beroperasi, Sudah Angkut 12 Juta Penumpang

Namun, pernyataannya memastikan bahwa KPK telah menindaklanjuti isu dugaan penyimpangan biaya pembangunan proyek transportasi cepat tersebut.

Dugaan mark up Whoosh pertama kali mencuat setelah Mahfud MD mengungkapkan kejanggalan biaya konstruksi proyek itu lewat kanal YouTube pribadinya pada 14 Oktober 2025.

Dalam pernyataannya, Mahfud menyebut biaya per kilometer pembangunan kereta cepat di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS, atau sekitar tiga kali lipat dari rata-rata biaya proyek serupa di Tiongkok, yang hanya 17–18 juta dolar AS per kilometer.

“Naik tiga kali lipat, ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana?” kata Mahfud dalam tayangan video tersebut.

“Harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini,” ujarnya.

BACA JUGA:Luhut: Bayar Hutang Whoosh dan LRT Tidak Pakai APBN, Hanya Restructuring

BACA JUGA:KPK Buka Pelaporan Dugaan Mark-Up Proyek Kereta Cepat Whoosh

Pernyataan itu dengan cepat menjadi sorotan publik. Sebagian pihak menilai ada potensi penyimpangan pada tahap perencanaan atau kontrak kerja sama investasi, terutama karena proyek Whoosh melibatkan konsorsium BUMN Indonesia dan mitra dari Tiongkok melalui Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC).

Menanggapi pernyataan tersebut, KPK sempat meminta Mahfud MD untuk melaporkan dugaan itu secara resmi, agar bisa dijadikan dasar penyelidikan formal.

Sumber: