Militer di Ranah Sipil: Stabilitas atau Kemunduran Demokrasi?

Pada titik tersebut, polemik perluasan peran militer di ranah sipil seharusnya menjadi momentum refleksi bagi kita semua. 

Pertanyaannya sederhana tetapi fundamental: apakah kita ingin melanjutkan perjalanan menuju demokrasi yang matang atau justru rela mundur ke masa ketika kekuasaan begitu tersentralisasi di tangan militer? 

Jika jawabannya adalah pilihan pertama, kita harus berani bersuara menolak kebijakan yang berpotensi mengikis demokrasi.

Bagi saya, menjaga garis pemisah antara sipil dan militer adalah harga mati. Demokrasi bukan sekadar prosedur pemilu lima tahunan, melainkan soal keseimbangan kekuasaan, akuntabilitas, dan kebebasan rakyat untuk berpartisipasi. 

Bila prinsip itu dikorbankan demi alasan stabilitas pragmatis, kita akan kehilangan jati diri sebagai bangsa yang pernah berjuang keras menumbangkan otoritarianisme.

Akhirnya, saya ingin mengajak kita semua untuk tidak tinggal diam. Pertanyaan yang harus kita renungkan bersama, apakah kita rela membiarkan sejarah kelam terulang hanya karena kita tergoda dengan janji stabilitas instan? 

Atau, kita memilih untuk bersuara, menjaga reformasi, dan memastikan demokrasi Indonesia tidak mundur lagi? Pilihan itu ada di tangan kita dan sejarah akan mencatat keberanian atau keheningan kita hari ini. (*)

*) Mohammad Ryan Dwi Ramadhan adalah mahasiswa ilmu komunikasi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (Untag).

 

Sumber: