Surabaya Butuh Anggaran Transum Lebih Besar, Bisa Tiru Semarang dan Jakarta

BACA JUGA:Suroboyo Bus Bebas Lampu Merah

BACA JUGA:Dukung Suroboyo Bus, Siapkan 20 Feeder

Jadi, pemkot hanya membayar per kilometer. Tidak perlu keluar uang besar untuk beli kendaraan, perawatan, atau sopir.

Contohnya, warga Dukuh Kupang yang mau pergi ke Kenjeran harus pindah dua kali, bayar dua kali, butuh waktu lebih dari satu jam. Kalau naik motor? Setengah jam sudah tibai. “Jadi, bukan minat yang rendah. Tapi layanan yang tidak kompetitif,” pungkas Machsus

Ia menyarankan agar pemkot mewajibkan alokasi anggaran khusus untuk transportasi umum. Tanpa itu, program akan selalu terbentur anggaran. Yang dibutuhkan bukan sekadar tambah rute, tapi integrasi moda.

Rute yang dibuat harus bisa menyentuh seluruh elemen masyarakat. Sebaran areanya bisa di pemukiman padat, sekolah, universitas, rumah sakit dan puskesmas, serta stasiun dan terminal.  Jadi, semua rute harus terintegrasi. Tak berhenti di tengah jalan dan jauh dari tujuan penumpang.

Artinya, minat masyarakat bukan soal malas naik angkutan umum. Tapi, soal ekonomi dan kenyamanan. “Jika biaya naik motor lebih murah dan lebih cepat, ya wajar mereka pilih motor,” tegas Machsus. 

BACA JUGA:Pemkot Surabaya Kucurkan APBD Rp 2,3 M untuk Konsultan Manajemen BTS Satu Koridor Trans Semanggi

BACA JUGA:Catat, Ini Rute Trans Semanggi by Damri di Surabaya.

Bayangkan jika Wirawiri Suroboyo bisa langsung terhubung ke halte Trans Semanggi Suroboyo. Jadi, satu tiket, jamnya valid, bebas pindah moda. Itu diyakini bisa membuat warga beralih menggunakan transum.

Apalagi kalau tarifnya setara atau lebih murah dari ongkos motor. Warga tak akan berpikir dua kali menggunakan transum.

Beberapa kota sudah mencoba biaya transum gratis. Contohnya di Jakarta dengan Jak Lingko. “Bisa saja Surabaya bikin Wirawiri gratis untuk rute tertentu, tapi itu butuh anggaran besar. Dan itu hanya mungkin jika Pemkot benar-benar serius,” kata Machsus.

Karena tanpa dana, investasi, dan sistem yang modern, transportasi umum akan selalu jadi pilihan terakhir. Dinas Perhubungan Surabaya harus sadar akan hal itu. Sebab, volume kendaraan di Kota Pahlawan sudah membludak.

BACA JUGA: Tarif Trans Semanggi Paling Mahal

BACA JUGA:Menanti Fasilitas Pendukung SB dan Trans Semanggi

Sumber: