DPR Sahkan Perubahan Prolegnas Prioritas 2026, Jumlah RUU Dipangkas Menjadi 64
Ilustrasi Gedung DPR: Sidang Paripurna ke-10 DPR RI, Senin, 8 Desember 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, resmi menetapkan daftar lengkap Prolegnas Prioritas 2026. Rapat itu mengesahkan penambahan 3 RUU baru dan mencoret 6 RUU dari daftar sebelu--
2. RUU Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
3. RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
4. RUU tentang Badan Usaha
5. RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah
6. RUU tentang Bahasa Daerah
7. RUU tentang Bank Makanan
8. RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
9. RUU Energi Baru dan Terbarukan
10. RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka
11. RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
12. RUU tentang Hukum Acara Perdata
13. RUU tentang Hukum Perdata Internasional
14. RUU tentang Jabatan Hakim
15. RUU tentang Jaminan Benda Bergerak
16. RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri
17. RUU tentang Kawasan Industri
18. RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber
19. RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji
20. RUU tentang Keuangan Negara
BACA JUGA:Mahasiswa Gugat UU MD3 ke MK, Perkuat Kedaulatan Rakyat dan Bisa Berhentikan Anggota DPR
BACA JUGA:Protes Gubernur soal TKD Dinilai Terlambat, Komisi II DPR: Seharusnya Sebelum UU APBN Ditetapkan
21. RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
22. RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
23. RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
24. RUU Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
25. RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI
26. RUU Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
27. RUU Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
28. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat
29. RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
30. RUU tentang Narkotika dan Psikotropika
31. RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
32. RUU Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
33. RUU tentang Pasar Tradisional
34. RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional
35. RUU tentang Pelaksanaan Pidana Mati
36. RUU tentang Pekerja Lepas/Gig Worker
37. RUU Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
38. RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
39. RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
40. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
BACA JUGA:Resmi! Ini 11 Poin Utama Revisi UU BUMN: Tak Boleh Rangkap Jabatan hingga Jadi Badan Pengatur
BACA JUGA:RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Prioritas Pekan Depan, DPR RI Bakal Ajukan Rancangan Baru
41. RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu)
42. RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
43. RUU Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
44. RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara
45. RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik
46. RUU tentang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi
47. RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim
48. RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara
49. RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
50. RUU tentang Penyadapan
51. RUU tentang Perampasan Aset
52. RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan
53. RUU tentang Perdagangan Komoditas Khas
54. RUU tentang Perdagangan Komoditas Strategis
55. RUU tentang Pelelangan Aset
56. RUU tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Hewan
57. RUU tentang Pertekstilan
58. RUU Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
59. RUU tentang Satu Data Indonesia
60. RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
61. RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
62. RUU Transportasi Online63. RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
64. RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) (*)
*) Mahasiswa magang Prodi Sastra Inggris dari Universitas Negeri Surabaya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
