Normalisasi Kecurangan Digital, Alarm Terakhir Revisi UU Pemilu

PEMILU 2024 telah menjadi laboratorium awal batas antara komunikasi politik dan manipulasi digital mulai memudar secara masif. Kita menyaksikan sebuah pergeseran fundamental: politik bukan lagi sekadar ajang adu gagasan, melainkan kontes fabrikasi realitas. 

Sebagaimana diperingatkan Nate Persily, profesor hukum dari Stanford University, ancaman terbesar teknologi terhadap demokrasi bukanlah sekadar risiko publik memercayai informasi palsu, melainkan terkikisnya kepercayaan kita pada konten yang benar-benar otentik. 

Kita tengah memasuki era ”skeptisisme universal”, yakni saat fakta dan fiksi menjadi hampir mustahil dibedakan. 

Dalam kerangka yang lebih konseptual, studi dari Nate Persily menegaskan bahwa ancaman terbesar kecerdasan buatan terhadap demokrasi bukan sekadar penyebaran informasi palsu, melainkan juga terkikisnya kepercayaan publik terhadap informasi yang benar-benar otentik. 

BACA JUGA:Kebangkitan Nasional di Tengah Era Distraksi Digital

BACA JUGA:Komunikasi Simbiotik dan Kedaulatan Buruh di Era Digital

Fenomena itu bekerja melalui mekanisme liar’s dividend: konten AI mengaburkan batas realitas, memungkinkan aktor politik menyangkal bukti autentik sebagai rekayasa, melemahkan akuntabilitas, dan pada akhirnya mendorong kelelahan epistemik di mana publik berhenti memercayai semua sumber informasi. 

Dalam kondisi itu, kebenaran kehilangan otoritasnya bukan karena tidak ada, melainkan karena tidak lagi dipercaya. 

Pengalaman lokal di Indonesia memberikan gambaran nyata betapa kecerdasan buatan (AI) telah mereduksi otentisitas kandidat melalui konstruksi citra yang sangat terkurasi. 

Sosok Prabowo Subianto, misalnya, secara masif ”dipermak” melalui bantuan AI ke dalam wujud foto-foto kartunis yang mengonstruksi citra ”gemoy” yang lembut –sebuah strategi visual untuk menggeser persepsi publik atas rekam jejak masa lalu yang selama ini lekat dengan citra tegas dan keras, terutama dalam kontestasi pemilu sebelumnya yang tidak berujung kemenangan. 

BACA JUGA:Tsunami Digital: Saat Anak Lebih Cepat Tahu daripada Orang Tuanya

BACA JUGA:Ibu sebagai Penjaga Gerbang Literasi di Era Digital

Di sisi lain, Anies Baswedan menggunakan interaksi digital melalui fenomena ”Abah Online” yang tampak spontan tetapi secara teknis sangat terkontrol. Demikian pula Ganjar Pranowo yang menjaga konsistensi ritme visual di berbagai platform guna membentuk persepsi publik yang presisi. 

Persoalannya bukan pada siapa yang paling canggih mengelola algoritma, melainkan pada bagaimana simulakra politik itu perlahan menjauhkan pemilih dari realitas rekam jejak yang sebenarnya.

Sumber: