Data-data tersebut akan diverifikasi dan dibuktikan dalam proses angket yang berjalan. Kalau memang haji tidak dianggap masalah dan baik-baik saja tentu tidak akan ada Pansus Haji.
Hal ini kata Nusron adalah proses yang biasa. Yakni proses dialektika data dan fakta antara DPR dan Menteri Agama.
"Kita ikuti saja prosesnya dengan transparan dan akuntabel supaya tidak menimbulkan fitnah dan rumor antara DPR dan Kementerian Agama," jelasnya.
Nusron menegaskan bahwa Pansus akan bekerja secara profesional, proporsional, kredibel, dan bertanggung jawab.
Pansus tidak akan bisa berbuat apa-apa, jika memang Menteri Agama benar dalam kebijakannya.
Sebaliknya, Menteri Agama juga tidak akan bisa berkelit jika memang salah. "Jadi kita obyektif saja. Orang Jawa bilang, ‘becik ketitik olo ketoro,’ yang benar akan terlihat dan yang jelek akan ketahuan," tutup mantan politisi PKB tersebut.
BACA JUGA:DPR Bentuk Pansus Haji, Ketua PBNU: Kental Nuansa Politik, Hanya Mengada-ada
Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengungkapkan kecurigaannya bahwa Pansus Angket Haji dilatarbelakangi masalah pribadi yang ditujukan untuk menyerang PBNU, mengingat Menteri Agama adalah adiknya.
"Soal pansus haji ya. Nah itu ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita, pansus haji kemudian nyerang NU jangan-jangan ini masalah pribadi ini jangan-jangan," katanya dalam konferensi pers di Hotel Bidakara, Jakarta.
Dengan demikian, Nusron Wahid berupaya menegaskan bahwa keputusan DPR membentuk Pansus Angket Haji didasarkan pada tugas konstitusional dan bukan kepentingan pribadi, sementara Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, meminta agar tidak ada sentimen pribadi dalam permasalahan ini.(*)
Artikel ini ditulis oleh Ahmad Hanif Musthafa, Mahasiswa Universitas Airlangga, Peserta Magang Reguler di Harian Disway