Gara-Gara Kemacetan, Jakarta Rugi Rp 100 Triliun per Tahun

JAKARTA, HARIAN DISWAY – Fakta-fakta kemacetan di Jakarta makin bikin geleng kepala. Pengendara bisa kehilangan waktunya 30 jam. Itu hasil analisis data lalu lintas Global Traffic Scorecard INRIX yang dirilis awal tahun lalu.

 

Bahkan, ibu kota menempati urutan teratas sebagai kota termacet secara nasional. Titik-titik kemacetan itu bisa disaksikan setiap hari. Terutama di jam-jam tertentu setiap berangkat dan pulang kerja.

 

Di Jalan Gatot Subroto, misalnya, kendaraan mengular sedemikian rupa. Mobil dan bus berjejal memenuhi jalan reguler maupun jembatan layang. Sementara, di antaranya pemotor saling berebut cari celah.

 

BACA JUGA : Jalan Macet

BACA JUGA : Antisipasi Kemacetan, Ditlantas Polda Jatim Sebar Tim Urai

 

Ribuan kendaraan itu tentu saja menjadi sumber polusi udara. Data dari IQAir menyebut indeks kualitas udara Jakarta bisa mencapai 165 poin. Buruk sekali.

 

Temuan dari NafasID pun demikian. Polusi udara rata-rata di Jakarta mencapai 47 mikrogram per meter kubik pada Juli. Jauh dari standar WHO yang menetapkan 5 mikrogram per meter kubik. Artinya kualitas udara Jakarta sudah di tahap darurat yang berdampak buruk bagi kesehatan. 

 

Selain itu, kemacetan pun punya efek negatif bagi perekonomian. Banyaknya waktu yang tersita di jalan menghambat produktivitas. Sebagaimana yang dikeluhkan Presiden Joko Widodo.

 

"Kerugian kita per tahun itu hampir Rp 100 triliun karena kemacetan di Jabodetabek dan Bandung, dan ini memang harus diatasi. Secara makro ekonomi merugikan negara besar sekali,” ujar Jokowi dalam keterangannya di Stasiun LRT Dukuh Atas, Jakarta, Kamis, 10 Agustus 2023.

 

Rute LRT Jabodebek.-Grafis: Annisa Salsabila-Harian Disway-

 

Kemacetan ini diperparah lagi dengan jumlah kendaraan pribadi yang terus meningkat tiap tahun. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah kendaraan bermotor di Jakarta tembus 26,37 juta unit pada 2022. Naik 4,39.persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 25,26 juta unit.

 

Berbagai cara terus ditempuh untuk menekan kemacetan tersebut. Salah satunya, dengan memperbanyak moda transportasi umum hingga wacana pembagian jam masuk kerja. Termasuk pengoperasian Light Rail Transit (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) yang mulai efektif pada 26 Agustus nanti.

 

Jokowi berharap LRT Jabodebek tersebut dapat membuat masyarakat berpindah moda angkutan. Dari menggunakan kendaraan pribadi menjadi transportasi massal. Selain LRT, pemerintah juga tengah mempercepat persiapan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Targetnya bakal dioperasikan pada awal September nanti.

 

"Begitu siap semuanya juga segera dioperasikan. Makin cepat dioperasikan makin baik. Karena kita tahu tiap hari kita ini menghadapi kemacetan, tiap hari kita juga menghadapi polusi,” jelasnya.

 

Strategi lain yang tengah diupayakan saat ini ialah menarik minat masyarakat. Agar mau beralih ke transportasi publik. Jokowi ingin pemerintah menyediakan subsidi bagi berbagai moda transportasi massal. 

 

Upaya tersebut merupakan bentuk pelayanan terhadap masyarakat. Serta kewajiban pelayanan publik atau public service obligation (PSO) dari pemerintah. Baik untuk TransJakarta, KRL, kereta api reguler dan cepat, LRT, maupun MRT. "Semuanya mesti ada subsidinya karena itu bisa menarik orang dari mobil pribadi masuk ke moda transportasi massal,” paparnya.

 

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menetapkan tarif resmi LRT Jabodebek. Yakni sebesar Rp 5.000 untuk kilometer pertama dan Rp 700 untuk  kilometer selanjutnya.

 

Ada beberapa rute dengan jarak terjauh untuk LRT Jabodebek. Di antaranya, dari Stasiun Harjamukti di Depok ke Dukuh Atas di Jakarta Selatan. Kemudian dari Dukuh Atas ke Stasiun Jatimulya Bekasi. 

 

Jaraknya sekitar 23 kilometer. Dengan ketetapan tarif di atas, jarak terjauh itu bisa dikenai tarif  sekitar Rp 21.000 - Rp 22.000. Berikutnya dari Stasiun Jatimulya ke Dukuh Atas. Dengan jarak 27,3 kilometer maka dikenai tarif Rp 23.000 - Rp 24.000.

 

Tarif resmi LRT Jabodebek itu diatur lewat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 Tahun 2023 tentang tarif angkutan orang dengan kereta api ringan terintegrasi di wilayah Jabodebek untuk melaksanakan kewajiban pelayanan publik.

 

Manager Public Relations Divisi LRT Jabodebek Kuswardojo mengatakan, masyarakat bisa mengakses 18 stasiun LRT Jabodebek dengan transportasi umum. Seperti KRL, MRT Jakarta, TransJakarta, Mikrotrans, Kereta Cepat Jakarta Bandung, Trans Patriot, dan angkutan kota. "Semua stasiun telah terkoneksi dengan moda transportasi lainnya. Ini untuk memudahkan masyarakat dari dan menuju stasiun LRT Jabodebek," ujarnya dalam keterangan resmi. (Mohamad Nur Khotib)

Sumber: