Digitalisasi Retribusi Parkir Digadang-gadang Sejahterakan Jukir Surabaya

SURABAYA, HARIAN DISWAY - Permasalahan parkir di Kota Metropolitan Surabaya tak ada habisnya. Terbaru, digitalisasi tarif perparkiran digadang-gadang bisa menyejahterakan juru parkir (jukir). 

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi angkat bicara menyoal paguyuban parkir merasa tidak dilibatkan atas kebijakan pembayaran digital parkir. Baik yang menggunakan QRIS maupun metode parkir berlangganan.

"Paguyuban parkir ini yang membawahi jukir parkir. Dan yang menentukan kebijakan itu dengan aturan Undang-Undang, punya pemerintah kabeh (semua), jukir e gelem mlaku yo gapopo," ujarnya Selasa 9 Januari 2024.

Ia justru mempertanyakan peran paguyuban. Mengingat kebijakan ini semata-mata dibuat Eri sebagai cara menyejahterakan jukir di Surabaya. Di sisi lain juga menyelamatkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya.

BACA JUGA:Kendalikan Harga Sembako, Pemkot Surabaya Dirikan Warung TPID di Lima Pasar

BACA JUGA:Pemkot Surabaya Godok Tarif Angkutan Umum Listrik

"Sekarang paguyuban, pertanyaan saya, ada kepentingan apa wong wis jelas iki menyejahterakan tukang parkir e. Jangan sampai jatah ke tukang parkir dipotong abcd. Loh tukang parkir kan jelas (misal pendapatan) Rp 400 ribu ya dapatnya Rp 400 ribu," jelasnya.

Dengan begitu, digitalisasi menjadi transparan. Tidak ada lagi istilah menyunat pendapatan jukir untuk hal-hal yang tidak jelas atau diberikan kepada oknum tertentu.

"Jangan 400 dipotong, (misalnya, red) Dishub e piro mungkin, si A piro kan ga gitu. Kalau otak saya, bagaimana menyejahterakan jukirnya. Makanya paguyuban juga berfpkir dong kesejahteraan jukir seperti apa," lanjutnya. 

Sementara itu, KUPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Surabaya Jeane Mariani Taroreh mengatakan digitalisasi tarif parkir mencegah kebocoran PAD Kota Surabaya. Potensi pendapatan parkir cukup potensial.

BACA JUGA:Tekan Inflasi, Pemkot Surabaya Gelontorkan 10 Ton Beras lewat Pasar Murah

BACA JUGA:Pemkot Surabaya Gandeng Stikosa AWS Penguatan Kualitas Komunikasi Publik

"Ada 1.300 sekian titik harapannya bisa pembayaran digitalisasi dengan QRIs. Kita juga ada formula lain voucher parkir berlangganan yang sudah kita hitung," ujarnya.

Jeane mengatakan, sistem bagi hasil retribusi tiket 60-40 pada pembayaran QRIS. Sebanyak 60 persen masuk PAD Kota Surabaya.

Sumber: