Akrobatik Politik dan Politik Kebangsaan

Perpolitikan seperti itu akhirnya melahirkan suatu ungkapan populer tidak ada kawan dan lawan yang abadi dalam politik. Yang ada adalah kepentingan abadi.

Ilustrasi perpolitikan demikian dapat disaksikan pada setiap pemilu, khususnya pilkada serentak 2024 yang menyuguhkan sinetron politik yang membuat para pemirsa (masyarakat) sering penasaran. 

BACA JUGA: Rukyatulhilal di Perpolitikan Indonesia

BACA JUGA: Politik Jamak Qasar setelah Pilpres 2024

Pemirsa juga menebak-nebak bagaikan pengamat politik tersohor terkait arah dukungan partai politik kepada calon yang akan diusung dan dengan parpol mana akan berkoalisi. 

Perbincangan politik tidak hanya di media TV dan media sosial, akan tetapi juga telah masuk pada warung-warung di desa.

Akrobatik politik itu seperti tontonan sinetron yang menarik para pemirsa untuk terus mengikuti alur cerita sampai selesai. 

Sebelum dan setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU/XII/2024 yang mengubah ambang batas (threshold) pencalonan kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik dan Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang menegaskan batas usia minimal calon kepala daerah berusia 30 tahun terhitung sejak pendaftaran, terjadi akrobatik politik dalam jagat perpolitikan di Indonesia. 

BACA JUGA: Pasar Politik dan Pemilu Damai

BACA JUGA: Politik Bakso Mbelingnya Jokowi

Baik arah dukungan parpol kepada calon kepala daerah dan wakilnya yang diusung maupun perubahan mitra koalisi antarparpol. Terjadi bongkar pasang dan pindah haluan dalam memberikan dukungan.  

Pertanyaannya, apakah akrobatik politik para elite parpol secara otomatis akan diikuti masyarakat lapisan bawah (grassroots) yang menjadi pengikut dan pemilih parpol tersebut? Faktanya, aspirasi masyarakat tidak selalu berbanding lurus dengan apa yang dilakukan para elite parpol. 

AKROBATIK ELITE PARPOL DAN ARUS BAWAH

Perubahan dukungan para politikus dan koalisi parpol dalam mengusung calon kepala daerah tidak selalu sesuai aspirasi dan harapan masyarakat pemilih. Bahkan, kadang bertolak belakang dengan aspirasi masyarakat. 

Konsekuensi dari ketidaksesuaian (mismatch) itu berdampak pada sikap acuh tak acuh terhadap politik yang akhirnya juga berdampak pada golput.

Sumber: