Genjot Lahan untuk Stop Impor Beras

HARIAN DISWAY - Indonesia masih melakukan impor beras. Sepanjang 2024, total impor beras yang dilakukan oleh Pemerintah RI sebanyak 3,6 juta ton. Kebijakan impor itu berada di tangan Kementerian Koordinator (Menko) Pangan. Di tahun ini, tidak akan lagi ada impor beras.

Pemerintah pusat mendorong produksi beras Indonesia. Salah satunya dengan meningkatkan produktivitas lahan pertanian di Indonesia. Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, Tanah Air memiliki 7,3 juta hektare lahan baku sawah.

Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, luas baku lahan menurut ketersediaan irigasi pada November 2024 sebesar sebesar 4,7 hektare. Artinya, ada dua juta hektare lahan baku lebih yang tidak memiliki irigasi. Alhasil, lahan itu tidak produktif. Dalam satu tahun, hanya sekali panen.

“Selama ini, produksi padi di Indonesia rata-rata di angka 52-54 juta ton per tahun. Luas panen sebesar 10 juta hektare. Produktivitasnya lima ton per hektare,” kata Zulhas saat rapat koordinasi di Gedung Negara Grahadi, Selasa, 7 Januari 2025.

BACA JUGA:Walhi Kritisi Rencana Pembukaan Lahan Hutan untuk Pangan

BACA JUGA:Banjir dan Alih Fungsi Lahan

Ia pun mendorong agar dua juta hektare lahan itu untuk segera dibangun irigasi. Menurutnya, pembangunan irigasi sama seperti pembangunan jalan. Dibagi per wilayah. Irigasi sebesar untuk luas sawah seribu hektare adalah tugas pemerintah kabupaten/kota.

Lalu, irigasi untuk seribu hektare sampai 3 ribu hektare dibangun menggunakan anggaran APBD provinsi. Sisanya dari pusat. “Saya paham anggaran daerah terbatas. Anggaran untuk pembangunan irigasi dibuat untuk perbaikan jalan. Karena jalannya jelek,” ungkap ketua umum PAN itu.

Zulhas meminta, ketika pemerintah daerah tidak bisa untuk membangun irigasi itu, pemerintah pusat akan mengambil alih. Sebab, mereka sudah menganggarkan sekitar Rp 12,6 triliun untuk pembangunan jaringan irigasi. Sehingga, target swasembada pangan di 2027 dapat terealisasi.

BACA JUGA:Pemerintah Adopsi Pengelolaan Sampah Jadi Energi Listrik di Surabaya, Menko Pangan: Ini Harus Diterapkan Bersama

BACA JUGA:Program SPHP 2025 untuk Stabilkan Harga Pangan Strategis

“Total anggaran untuk swasembada pangan yang dialokasikan sebesar Rp 159 triliun. Fokusnya adalah pangan. Sekarang perhatian sektor pangan menjadi fokus presiden Prabowo,” ucapnya. Karena itu, ia meminta agar kepala daerah segera melaporkan jika ada ladang yang hanya satu kali panen.

Jawa Timur sendiri memiliki peran penting dalam swasembada pangan ini. Sebab, provinsi paling timur pulau Jawa ini punya 1,2 juta hektare lahan baku sawah. Produksinya mencapai 1,6 juta ton. Di antara itu, ada 296 ribu hektare sawah yang hanya sekali tanam.

“Kalau lahan yang kurang produktif itu ditambah sekali tanam saja, dengan sekali panen menghasilkan lima ton gabah, maka, Jatim akan ketambahan 1,5 juta ton gabah. Bisa menghasilkan 750 ribu ton beras. Bahkan hampir 800 ribu ton. Akhirnya, kita sudah tidak akan impor lagi. Itu baru Jatim, loh. Belum daerah lain,” bebernya.

Sumber: