Satu Data Indonesia, Kebutuhan atau Hanya Tren

PROGRAM Satu Data Indonesia  merupakan konsep inisiatif yang bertujuan mengintegrasikan data yang tersebar di beberapa lembaga untuk menghasilkan efisiensi, transparansi, dan akurasi data dalam pengambilan keputusan pemerintah. Namun, tantangannya tetap ada. Yakni, apakah ini benar-benar kebutuhan yang mendesak atau hanya tren modernisasi digital? 

Dengan menggunakan pendekatan Marxis, pendapat itu akan menjelaskan secara lebih terperinci urgensi Satu Data Indonesia  bagi terciptanya keadilan sosial dan kemungkinan tantangan dalam konteks kapitalisme data yang makin dominan.

Marxisme, yang berlatar belakang hubungan antara kelas dan ketidaksetaraan kekuasaan, melihat bahwa di bawah kondisi kapitalisme, kekayaan dan kekuasaan secara sistematis terpusat pada segelintir elite. 

BACA JUGA:Satu Data Besar untuk Pembangunan

Di era digital saat ini, data menjadi satu sumber lagi yang dapat membantu individu memberikan pengaruh pada kendali sosial dan ekonomi atas data. Di bawah kondisi kapitalisme saat ini, hal itu biasanya terpusat pada entitas atau orang yang memiliki modal dan teknologi canggih. 

Informasi bukan lagi tentang informasi, melainkan komoditas yang dapat diperdagangkan, digunakan, dan bahkan dapat dimonopoli segelintir orang untuk mencapai kepentingan pribadi atau perusahaan.

Dalam konteks data terpadu dalam Satu Data Indonesia, mungkin saja data tersebut menjadi alat yang mengubah permainan, menyamakan kedudukan, serta mendistribusikan akses dan kekuasaan secara lebih adil. 

BACA JUGA:Tantangan Indonesia setelah Gabung BRICS

Inisiatif itu memungkinkan akses ke informasi publik yang sebelumnya tidak dapat diakses masyarakat kelas pekerja dan kelompok terpinggirkan lainnya. 

Dalam arah tersebut, dan mengikuti pendekatan Marxis, proyek semacam itu dapat mengubah data dari alat elite menjadi alat yang memberdayakan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan mengurangi kesenjangan sosial melalui transparansi.

Kurangnya akses informasi dan data yang bias atau tidak akurat makin memperparah ketimpangan status sosial ekonomi di Indonesia, yang mengakibatkan kebijakan publik tidak tepat sasaran. 

BACA JUGA:Minimnya Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Misalnya, data kemiskinan yang tidak sinkron antara lembaga pusat dan daerah sering kali mengakibatkan alokasi bantuan sosial tidak akurat. 

Dengan Indonesia Satu Data, data yang terintegrasi dan lebih akurat dari berbagai sektor dapat digunakan untuk mendeteksi area yang paling membutuhkan intervensi pemerintah. Misalnya, kesehatan, pendidikan, atau infrastruktur dasar.

Sumber: