Tunggu Vonis Gugatan Saham di PN Surabaya Besok: Hai Jawa Pos, Jangan Nyuap!

Tunggu Vonis Gugatan Saham di PN Surabaya Besok: Hai Jawa Pos, Jangan Nyuap!

ILUSTRASI Tunggu Vonis Gugatan Saham di PN Surabaya Besok: Hai Jawa Pos, Jangan Nyuap! -Maulana Pamuji Gusti-Harian Disway-

Ketiga, uang sogok atau suap. Itu dibayarkan perusahaan atau warga negara kepada birokrat untuk menghindari rintangan atau mempercepat suatu proses atau suatu keputusan yang menguntungkan pihak yang bayar. 

Bagi pengusaha, itu beban bisnis mereka. Namun, mereka melakukannya supaya bisnis tidak menjadi lebih berat lagi, bahkan bisa hancur.

Keempat, uang akses. Ang mendefinisikan: ”Hadiah berisiko tinggi yang diberikan pelaku bisnis kepada pejabat berkuasa, bukan hanya untuk kecepatan, melainkan juga untuk mengakses hak istimewa eksklusif yang berharga.”

BACA JUGA:Jawa Pos Adalah Dahlan Iskan (1): Dibesarkan dengan Cinta, Dibalas Air Tuba

 BACA JUGA:Dahlan Iskan Adalah Jawa Pos (2-Habis): Ketika Media Menggugat Diri Sendiri

Uang akses diberikan pengusaha kepada pejabat berkuasa untuk mendapatkan hak istimewa eksklusif, sering kali melibatkan transaksi legal maupun ilegal. Bedanya dengan sogok, jika sogok dibayarkan karena pihak pembayar terdesak, uang akses dibayarkan tanpa kondisi terdesak. Bagi pengusaha, itu semacam investasi, kalau-kalau suatu saat terdesak.

Ang mengutip The U4 Anti-Corruption Resource Centre (U4) yang membandingkan uang akses dengan steroid anabolik. Steroid anabolik dapat meningkatkan pertumbuhan, tetapi juga mengakibatkan efek samping yang serius bagi pemerintahan.

Pihak pembayar uang akses mendapatkan perlakuan istimewa, akses ke sumber daya, atau kebijakan yang menguntungkan.

Contoh uang akses, termasuk kegiatan legal seperti pendanaan kampanye dan pembayaran lobbying dari pengusaha kepada pejabat publik.

Dari empat bentuk itu, nomor satu sampai tiga berdampak menghambat perekonomian negara. Nomor empat malah merangsang pertumbuhan ekonomi, tetapi berisiko ketimpangan dan ketidakstabilan keuangan negara, terutama saat krisis.

Ang: ”Tiongkok dulu sangat miskin karena empat jenis korupsi itu merajalela. Lalu, sejak ekonomi pasar Tiongkok dibuka tahun 1978 melalui Kebijakan Reformasi dan Keterbukaan oleh Deng Xiaoping, korupsi diberantas habis.”

Warga dunia tahu, di Tiongkok semua harta koruptor dirampas negara. Lalu, koruptornya ditembak mati di depan publik di lapangan terbuka. Itu ditonton keluarga koruptor, kerabat, tetangga, teman-teman, dan semua orang yang tidak mengenalnya. Koruptor mati malu. Keluarganya pun mendadak miskin dan terhina.

Namun, yang diberantas tuntas di sana adalah bentuk nomor satu sampai tiga. Korupsi garis keras. Yang nomor empat terlupakan atau pemerintah sulit melacaknya. Dengan begitu, korupsi nomor empat itu masih ada sampai sekarang di sana. Tapi, juga diberantas.

Jawa Pos, dalam kasusnya, berpotensi korupsi bentuk nomor empat: Suap. Terdesak. Sebab, seandainya tidak menyuap dan hakim menyatakan mereka kalah dalam gugatan, mereka harus membayar sejumlah itu kepada Dahlan Iskan.

Pembayaran Rp 54,5 miliar bagi konglomerasi pers Jawa Pos, uang kecil. Namun, status kalah digugat menimbulkan persepsi publik bahwa Jawa Pos terbukti secara sah dan meyakinkan putusan PN Surabaya, bahwa ia menilap saham karyawan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: