Korupsi Sertifikat K3 di Kemnaker sudah Jalan 6 Tahun, Immanuel Ebenezer Terima Rp3 Miliar

HARIAN DISWAY - Sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) memang krusial. Bagi individu, sertifikat K3 adalah bukti keahlian. Banyak posisi supervisor, HSE officer, atau manajer proyek mensyaratkan kepemilikan sertifikat ini. 

Bagi perusahaan, tanpa punya K3, bisa dituntut saat terjadi kecelakaan. Dengan menerapkan standar K3, mereka punya perlindungan hukum dan bisa menekan biaya kompensasi kecelakaan.

BACA JUGA:Wamenaker Immanuel Ebenezer Resmi Dipecat dari Kabinet

BACA JUGA:Wamenaker Immanuel Ebenezer Resmi Berompi Oranye, KPK Amankan 11 Tersangka

Itulah kenapa sertifikasi K3 selalu diburu. Tetapi, untuk mendapatkannya, setiap karyawan atau buruh harus mengikuti pelatihan dan ujian terlebih dulu dari perusahaan jasa K3 (PJK3). Biayanya pun variatif bergantung bidang dan jenjang pekerjaan. Paling tinggi bisa mencapai Rp25 juta. Biasanya diongkosi oleh perusahaan tempat mereka bekerja.

PJK3 bekerjasama dengan Kemnaker. Sebab, hanya Kemnaker yang boleh menerbitkan sertifikat K3. Para karyawan dan perusahaan masih terus membutuhkan. Jumlahnya selalu tembus belasan ribu. Menurut data Kemnaker, sebanyak 14.135 orang dinyatakan kompeten dan mendapat sertifikat K3 sepanjang 2024.

BACA JUGA:Foto Immanuel Ebenezer Terbaring dengan Alat Medis Beredar di Media Sosial, Ini Kata KPK

BACA JUGA:Daftar 21 Kendaraan Mewah Immanuel Ebenezer yang disita KPK!

Nah, sebenarnya biaya menebus sertifikat K3 cuma Rp275.000. Tetapi, para karyawan atau buruh yang sudah dinyatakan lulus ujian justru diperas. Mereka malah harus membayar Rp6 juta. 

Praktik gelap itulah yang berhasil diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan sudah berlangsung selama enam tahun sejak 2019. Aliran uang hasil pemerasan sertifikasi K3 itu mencapai Rp 81 miliar yang mengalir ke 11 pihak. Termasuk ke kantong pribadi Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel. 

Ya, Noel pun sudah ditetapkan sebagai tersangka bersama sepuluh orang lainnya atas dugaan kasus pemerasan sertifikasi K3 itu. Modusnya, dengan cara memperlambat, mempersulit, bahkan tidak memproses terbitnya sertifikat kompetensi bila pemohon sertifikasi K3 tak mau membayar lebih. 

BACA JUGA:KPK Tetapkan Status Tersangka pada Wamenaker Immanuel Ebenezer

BACA JUGA:Wamenaker Immanuel Ebenezer Terjaring OTT KPK, ICW: Peringatan Serius bagi Kabinet Merah Putih

Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan, praktik pemerasan itu masih berlangsung hingga saat ini. Sebetulnya, peran Noel juga tak terlalu “berkeringat” dalam praktik lancung ini.

Sumber: