Keterbukaan Adalah Fondasi Kepemimpinan: Ijazah, Keterbukaan, dan Hak Rakyat untuk Mengetahui

BACA JUGA:Rektor UGM Tegaskan Ijazah Jokowi Asli dan Sah

Kedua, ruang publik rentan dipenuhi kabar bohong dan informasi palsu. 

Ketiga, kepercayaan pada demokrasi perlahan terkikis karena rakyat merasa tidak mendapat informasi memadai untuk menentukan pilihan.

Bila hal itu terus dibiarkan, bisa muncul apatisme politik. Warga merasa hak mereka diabaikan sehingga memilih untuk tidak lagi percaya pada proses pemilu. Padahal, legitimasi seorang pemimpin lahir bukan hanya dari jumlah suara, melainkan juga dari keyakinan rakyat bahwa proses pemilihan berlangsung adil, terbuka, dan jujur.

KETERBUKAAN SEBAGAI MODAL UTAMA

Kepercayaan rakyat dibangun lewat kesediaan untuk diperiksa. Seorang pemimpin yang yakin pada integritasnya tidak akan takut membuka rekam jejak akademiknya. Justru keterbukaan itulah yang menjadi dasar legitimasi moral untuk memimpin bangsa.

Transparansi bukan musuh bagi pemimpin, melainkan modal utama untuk menumbuhkan kepercayaan publik. Dengan keterbukaan, rakyat merasa dihargai, partisipasi politik meningkat, dan demokrasi berjalan lebih sehat.

Karena itu, keputusan KPU itu patut ditinjau ulang. Demokrasi Indonesia akan makin kokoh bila pejabat publik berani tampil apa adanya, tanpa menutup informasi yang seharusnya bisa diperoleh rakyat dengan mudah. (*)

Bobby Meidrie adalah mahasiswa S-3 Program Pengembangan SDM, Universitas Airlangga.--

*) Bobby Meidrie adalah mahasiswa S-3 Program Pengembangan SDM, Universitas Airlangga.

 

 

Sumber: