Ombudsman RI Temukan 8 Masalah di Program MBG

HARIAN DISWAY - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai rawan maladministrasi oleh Ombudsman RI, dengan 8 masalah utama yang mengancam kepercayaan publik.

Ombudsman RI menyampaikan temuan ini setelah melakukan Kajian Cepat (Rapid Assessment) terhadap pelaksanaan program MBG.

BACA JUGA:Kualitas Terabaikan karena SPPG Overload, PDIP Sarankan Kantin Sekolah Jadi Dapur MBG

Menurut anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika, 8 masalah utama teridentifikasi, mulai dari ketimpangan antara target dan capaian, hingga lemahnya sistem pengawasan.

“Kedelapan permasalahan tersebut menimbulkan risiko turunnya kepercayaan publik, bahkan telah memicu kekecewaan dan kemarahan masyarakat,” ujar Yeka dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI pada Rabu, 1 Oktober 2025.

BACA JUGA:Prabowo Pastikan MBG Jalan Terus, Semua Dapur Dilengkapi Sistem Sterilisasi dan Test Kit

Salah satu masalah yang disebutkan adalah proses penetapan mitra yayasan dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai tidak transparan dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Selain itu, keterbatasan pemetaan sumber daya manusia (SDM) serta keterlambatan honorarium bagi guru dan relawan turut memperburuk beban kerja di lapangan.

BACA JUGA:Maraknya Kasus MBG Harus Jadi Pelajaran Bagi Pengelola di Kabupaten Madiun

Dari sisi kualitas makanan, Ombudsman menemukan belum adanya standar mutu bahan baku yang tegas, termasuk penerapan acceptance quality limit.

Ketidakkonsistenan dalam pengalaman makanan yang disajikan juga menjadi perhatian, terutama karena berulangnya kasus keracunan massal di berbagai daerah.

BACA JUGA:Puan Desak Evaluasi Total Program MBG agar Tak Rugikan Penerima Manfaat

Distribusi makanan yang belum tertib dan masih membebani guru di sekolah menjadi masalah lain yang disebutkan.

Sedangkan, di sisi pengawasan, sistem yang ada dinilai belum terintegrasi, masih bersifat reaktif, dan belum sepenuhnya berbasis data.

Sumber: