Reformasi Tata Kelola BUMN: CEO Asing atau Efisiensi, Mana Yang Lebih Urgen?

DALAM sesi talk show pada acara Grand Finale Dinner Forbes Global CEO Conference di Jakarta, 15 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan mengambil terobosan kebijakan bersifat fundamental dalam tata kelola badan usaha milik negara (BUMN). 

Langkah yang dinilai para ekonom dan pengamat bisnis sebagai gebrakan revolusioner itu merupakan bagian integral dari strategi besar pemerintah untuk merestrukturisasi total BUMN demi mencapai efisiensi dan daya saing yang lebih optimal di kancah persaingan global yang kian ketat. 

Kebijakan terbaru yang tersebut adalah pemberian izin bagi talenta dari luar negeri (ekspatriat) untuk memegang posisi kepemimpinan di BUMN.

BACA JUGA:52 Persen BUMN Masih Merugi, Bisakah UU Baru Selamatkan Mereka?

BACA JUGA:Indonesia Raya di BUMN, Patriotisme Nyata di Tempat Kerja

Keputusan membuka pintu kepemimpinan BUMN bagi profesional asing, menurut keinginan Presiden Prabowo, semata-mata bertujuan mengoperasikan perusahaan negara dengan standar bisnis internasional. 

Penempatan pemimpin yang memiliki pengalaman dan standar global itu diharapkan dapat memastikan pengelolaan BUMN menjadi lebih profesional, transparan, dan mampu bersaing secara global. 

Terlebih, kehadiran para eksekutif asing kelak diharapkan akan membawa suasana dan harapan baru serta lebih mumpuni dalam membenahi budaya dan mental para birokrat BUMN yang belakangan ini menjadi sorotan publik karena bermental boros ketimbang memberikan peran kontributif terhadap peningkatan daya saing korporasi negara.

BACA JUGA:BP BUMN Resmi Dibentuk, Pegawai BUMN Siap Alih Status

BACA JUGA:UU BUMN Resmi Disahkan, KPK Kini Punya Dasar Hukum Kuat untuk Usut Korupsi di BUMN

Seiring dengan langkah pemerintah yang sedang menyiapkan gebrakan besar dalam reformasi dan tata kelola ekosistem BUMN, Presiden Prabowo Subianto berencana memangkas jumlah entitas BUMN yang kini mencapai lebih dari 1.000 perusahaan, termasuk anak dan cucu usaha, menjadi hanya 200–240 perusahaan yang efisien dan berstandar internasional. 

Saat ini sebagian besar kinerja dan keuntungan BUMN masih bertumpu pada segelintir perusahaan besar. Sepuluh BUMN teratas menyumbang dividen hingga Rp84,4 triliun per November 2024. 

Namun, jumlah itu hanya 2,7 persen dari total pendapatan seluruh BUMN yang mencapai Rp3.128 triliun. 

BACA JUGA:52 Persen BUMN Masih Merugi, Bisakah UU Baru Selamatkan Mereka?

Sumber: