Jawa Timur Tuntaskan 100 Persen Posbankum, Dorong Keadilan Restoratif Berbasis Desa
Kementerian Hukum meresmikan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan di Graha Unesa Surabaya, Kamis, 11 Desember 2025. -Dok. Kemenkum Jatim-
Posbankum juga ditopang oleh kepala desa dan lurah yang telah dilatih sebagai Non Litigation Peacemaker, yang diharapkan menjadi ujung tombak penyelesaian sengketa secara damai di tingkat lokal.
Di antara mereka, 42 orang dinyatakan lulus sebagai Non Litigation Peacemaker, dan enam orang berhasil meraih Peacemaker Justice Award 2025.
BACA JUGA:Wamenkum Eddy O.S. Hiariej Lantik Pejabat Manajerial dan Nonmanajerial Kemenkum RI
BACA JUGA:Kemenkum Jatim Siapkan Surabaya Jadi Kota Inovasi dan Sentra Kekayaan Intelektual Nasional
Secara nasional, hingga akhir 2025 terdapat 71.773 Posbankum, atau 85,50 persen dari total desa dan kelurahan.
Aplikasi Posbankum mencatat lebih dari 3.839 permasalahan hukum telah ditangani, mencakup sengketa tanah, gangguan keamanan, pencurian, KDRT, waris, perlindungan anak hingga persoalan perjanjian.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa Posbankum harus menjadi bukti konkret bahwa hukum bukan hak eksklusif warga kota besar.
“Dengan adanya Posbankum, masyarakat kini memiliki ruang untuk bertanya, memahami haknya, menyelesaikan sengketa secara damai, serta mendapatkan pendampingan hukum secara cepat dan tepat,” ujarnya.
BACA JUGA:Kemenkum Jatim Siap Kawal Implementasi KUHP Nasional Mulai 2026
BACA JUGA:Kakanwil Kemenkum Jatim Haris Sukamto Pimpin MKNW Jatim, Janjikan Penegakan Etik Tanpa Kompromi
Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria juga menyampaikan dukungannya, menekankan bahwa pembangunan desa tidak boleh berhenti pada infrastruktur fisik.
“Jika bicara membangun desa, jangan hanya membangun jalan, jembatan, atau irigasi. Kita harus membangun rasa aman dan kepastian hukum. Inilah fondasi pembangunan manusia yang berkeadilan,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Jawa Timur Haris Sukamto memaparkan bahwa capaian 100 persen Posbankum tidak lepas dari pola kepemimpinan kolaboratif seluruh pemangku kepentingan.
Ia juga menyoroti peran besar Gubernur Khofifah yang berhasil menggerakkan 2.500 Muslimat NU dalam pembentukan paralegal hingga meraih rekor Muri.
BACA JUGA:Kemenkum Jatim dan Pemkot Blitar Sepakat Tata Pasar Rakyat Jadi Pusat Ekonomi Berkeadilan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
