Korban Banjir Sumatra Tembus 1.059 Jiwa, Kementerian LH Siap Buka Jejak Deforestasi

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, pembangunan seluruh unit tersebut tidak akan memakai kas negara atau APBN. Melainkan dana dari Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia dan uang pribadi Maruarar.

“Uangnya nonAPBN 2.603 rumah. Dari Yayasan Buddha Tzu Chi 2.500 unit, dari saya pribadi 103 unit,” ungkapnya kepada wartawan di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, kemarin.

BACA JUGA:Prabowo Tegaskan Indonesia Mampu Tangani Banjir-Longsor Sumatra, Tolak Bantuan Internasional

BACA JUGA:Korban Banjir dan Tanah Longsor di Sumatera menjadi 1030 Orang

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah akan membangun 2.000 unit rumah. Proyek itu akan dibiayai APBN dari hasil efisiensi anggaran. Itu berarti, sekitar 4.603 unit rumah hunian tetap akan dibangun untuk para korban banjir Sumatra.

Tentu, tragedi ini tidak melulu soal penanganan darurat. Melainkan harus ditelusuri pula soal kegagalan kegagalan tata kelola lingkungan yang menuntut pertanggungjawaban struktural. Hal itu pun diakui oleh para pejabat, termasuk Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.

Ia mengatakan, deforestasi memang terjadi dan berkontribusi terhadap bencana besar di Sumatra. “Ya, ada perubahan tutupan dari hutan menjadi tidak hutan dengan luasan tertentu,” kata.

Kementerian Lingkungan Hidup akan menempuh jalur sanksi administrasi dan gugatan perdata terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga melanggar aturan dan berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan.

BACA JUGA:Satu Orang WNA Tewas dalam Bencana Banjir di Bali

BACA JUGA:Pemerintah Mulai Pembangunan Huntara bagi Warga Terdampak Banjir-Longsor Sumatera Barat

Sebagai langkah awal, delapan perusahaan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, Sumatra Utara, tengah diperiksa oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Yakni seluas 340.000 hektare. Dari luas tersebut, tutupan hutan Batang Toru hanya tersisa sekitar 38 persen.

“Terjadi deforestasi yang cukup sangat serius untuk daerah aliran sungai di Sumatera Utara, terutama pada lima DAS di sisi selatannya,” katanya.

Angka itu memberi gambaran konkret bagaimana fungsi ekologis hulu telah melemah jauh sebelum banjir datang. Hutan yang seharusnya menjadi penyangga air tak lagi mampu menahan limpasan ekstrem.

Hanif menyebut audit lingkungan akan dilakukan menyeluruh sesuai arahan Presiden. Tentu, katanya, untuk memberikan gambaran jelas bagaimana konstitusinya dalam kejadian bencana tersebut.

BACA JUGA:1016 Jiwa Korban Meninggal Dunia akibat Bencana Banjir-Tanah Longsor di Sumatra

Sumber: