Musim Kering Berlangsung Hingga 2026, Hilirisasi dan Produksi Pangan Harus Ditingkatkan

JAKARTA, HARIAN DISWAY – Fenomena El Nino masih terjadi di Indonesia. Bencana hidrometeorologi kering mendominasi sejak Juni lalu. Bahkan diprediksi periode kering ini berlangsung hingga 2-3 tahun ke depan.

 

Cuaca ekstrem pun terus berlanjut. BMKG bahkan telah mengimbau kewaspadaan sejak awal tahun. Meski sejumlah wilayah kini mengalami curah hujan tinggi.

 

Sepekan terakhir, misalnya, banjir menghantam sejumlah wilayah. Mulai dari Bali, Maluku, Pulau Jawa, Sumatera, hingga Kalimantan. Yang terparah banjir lahar di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Jumat lalu. Membuat lima jembatan ambles.

 

BACA JUGA : Perubahan Iklim Picu Banyak Bencana, Krisis Pangan Diprediksi Terjadi Tahun 2050

BACA JUGA : Butuh Kerja Keras Turunkan Harga Pangan

 

"Hujan intensitas tinggi sampai pekan ketiga. Setelah itu waspada lanjut musim kering," kata Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam konferensi virtual di YouTube BNPB, Senin, 10 Juli 2023. Setidaknya, 60 persen wilayah Indonesia masuk puncak kemarau. Kemungkinan hingga awal September nanti.

 

Lelaki yang karib disapa Aam itu menambahkan, periode basah baru kembali ke Indonesia paling cepat pada akhir 2025. Prediksi ini pun dikuatkan dengan jumlah bencana hidrometeorologi kering yang terus naik sejak awal Mei. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, terdapat 1.704 kebakaran hutan dan lahan sepanjang 2023. 

 

Di Pulau Jawa, musim kering masih menyebar di wilayah-wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di Sumatera, masih didominasi Aceh dan Sumatera Barat. Begitu pula di Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan.

 

Musim kering yang panjang ini tentu akan mengancam ketahanan pangan nasional. Presiden Joko Widodo pun mengadakan rapat terbatas bersama para menteri di Istana Negara, kemarin. Secara khusus menyiapkan antisipasi dampak El Nino.

 

Jokowi memberi tugas. Yakni produksi pangan harus ditingkatkan. Sekaligus hilirisasi produk pangan. "Khususnya produksi pertanian," ujar Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi dalam konferensi pers di kompleks istana.

 

Tentu itu akan menjadi catatan bagi Kementerian Pertanian supaya lebih menggenjot lagi produktivitas. Senyampang masih ada musim hujan. Setidaknya, kata Arief, juga memastikan stok beras dalam 110 hari ke depan.

 

Julian Romadhon - Pekerja melakukan proses bongkar muat beras dari palka Kapal Vien Dong 09 ke truk di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 16 Februari 2023.-Julian Romadhon-Harian Disway-

 

Sementara itu, Perum Bulog ditugaskan untuk menyerap secara maksimal hasil produksi petani. Sejak Januari, sebanyak 600 ribu ton dibagikan kepada 21,30 juta keluarga penerima manfaat. Lalu 600 ribu ton lagi untuk stabilisasi pasokan harga pangan (SPHP).

 

"Seperti yang terakhir, 700 ribu ton diambil dari panen dalam negeri, ungkap Arief. Pemerintah juga mengimpor beras. Dari kuota 2 juta ton, yang terealisasi baru 500 ribu ton.

 

Selain itu, rapat terbatas membahas tentang perkembangan inflasi Indonesia. Yang ternyata terus melanjutkan tren penurunan hingga akhir semester I/2023. Pada Juni lalu, tercatat mencapai 3,5 persen (yoy). Turun dari bulan sebelumnya yang tembus 4 perse (yoy).

 

Artinya, inflasi cukup stabil. Jokowi ingin angka itu dipertahankan secara konsisten. Atau kalau memungkinkan bisa diturunkan lagi. Pokoknya harus di bawah angka pertumbuhan ekonomi.

 

Tentu saja, kata Arief, paling utama inflasi bidang pangan. Untuk itulah Perum Bulog bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga di sejumlah komoditas. Seperti beras, jagung, dan kedelai.

 

Peran holding BUMN pangan ID Food juga disinggung. Terutama untuk mendukung Gerakan Pangan Murah (GPM) agar berjalan sesuai dengan Peraturan Presiden (PP) Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional. "Nah, ID Food ini tugasnya mengurus komoditas selain yang dipegang Bulog, khusus yang komersial" jelasnya.

 

Selanjutnya, ada pembahasan terkait pendanaan. Pemerintah tengah menyiapkan skema pendanaan dana murah dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Tidak diberikan seperti PMN (Penyertaan Modal Negara). Tetapi melalui skema bentuk pinjaman yang jaminannya langsung dari menteri keuangan.

 

Baru kemudian akan diberikan kepada Himbara (Himpunan Bank Milik Negara/Bank Mandiri, BTN, BRI, dan BNI). Lalu Himbara memberikan kepada BUMN di bidang pangan. "Plafon anggaran untuk ID Food sebesar Rp 12 triliun untuk empat kali turnover di retail. Bulog sudah jalan Rp 1 triliun," jelas Arief.

 

Di sisi lain, hilirisasi sektor pangan butuh investasi sebesar Rp 8.246 triliun. Setidaknya sampai tujuh tahun ke depan. Sektornya pun masih terbatas di bidang perikanan dan perkebunan. Yang jelas, strategi jangka panjang ini perlu persiapan yang matang. (Mohamad Nur Khotib)

Sumber: