Serangan Tipis Puan ke Presiden Jokowi

BACA JUGA: Sapu Jagat ala Jokowi

Selama usul interpelasi belum disetujui dalam rapat paripurna, pengusul masih bisa mengubah dan menarik usul tersebut. Jika terjadi perubahan, seluruh pengusul wajib menandatangani dan menyampaikan kepada pimpinan DPR secara tertulis.

Jika dalam rapat paripurna DPR usul hak interpelasi disetujui, pimpinan lembaga atau presiden dapat hadir dan memberikan penjelasan terkait materi interpelasi dalam rapat paripurna selanjutnya.

Namun, pernyataan Puan seperti ragu-ragu. Kalimat dia berikutnya berbunyi demikian:

”Kami juga akan mencermati, apakah hal itu diperlukan atau tidak. Yang penting, bagaimana supremasi hukum itu bisa berjalan secara baik dan benar.”

BACA JUGA: Guruh Soekarnoputra Usul Jokowi Jadi Ketum PDIP, Partai Keluarga Terancam

BACA JUGA: Puan Maharani Titip Putrinya Pinka ke Gibran Rakabuming

Di situ kelihatan Puan ragu, apakah pernyataan Agus soal bentakan Presiden Jokowi terhadap Agus pada 2017 (ketika Agus Ketua KPK) itu bisa diinterpelasi atau tidak. Keraguan Puan sengaja diucapkan ke publik karena siapa tahu ada pakar hukum yang menyatakan: Itu bisa diinterpelasi.

Jadi, intinya, Puan memancing sambil menjaring pendapat publik. Lalu, dia akan menunggu, adakah reaksi publik yang signifikan atau sepi lagi.

Setidaknya, itulah serangan politik Puan terhadap Jokowi yang membelot dari PDIP. Serangan yang tidak kelihatan sebagai serangan. Publik sebagai penonton menganggap pernyataan tersebut tidak seru. Sebab, tidak menohok (Jokowi).

BACA JUGA: Netralitas Jokowi

BACA JUGA: Penculik Bogor Disorot Puan Maharani

Publik media sosial atau warganet selama sebulan terakhir ini gencar menyerang Jokowi. Mulai masuknya Kaesang Pangarep ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan dua hari kemudian Kaesang diumumkan sebagai ketua umum PSI menggantikan Giring Ganesha. 

Dilanjut, putusan Mahkamah Konstitusi pimpinan Anwar Usman, adik ipar Jokowi, membuat Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka bisa maju sebagai cawapres mendampingi capres Prabowo Subianto. Itu menimbulkan heboh istilah politik dinasti. 

Kemudian, Wali Kota Medan Bobby Nasution menyatakan mendukung pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran yang berarti otomatis Bobby keluar dari PDIP.

Sumber: