Prabowo Adalah (Bukan) Kita

Demokrasi yang tidak bisa memberikan kesejahteraan memunculkan ketidakpuasan rakyat. Demokrasi dipandang secara sinis sebagai instrumen kekuasaan kelas penguasa. 

BACA JUGA:Reality Show ala Trump (Jokowi dan Prabowo)

BACA JUGA:Biden, Gus Dur, dan Prabowo

Seorang despot tahu bagiamana memanfaatkan situasi itu. Ia mencitrakan diri sebagai bagian dari rakyat. Muncullah jargon ”Jokowi Adalah Kita”, dan ”Jokowisme”.

Mereka menggunakan kecakapan untuk merayu hati masyarakat, berupaya terlihat dekat dengan masyarakat. Ia bersama-sama dengan masyarakat membentuk imajinasi akan adanya sebuah musuh bersama, yaitu kelas elite politik-ekonomi atau kekuatan asing.   

Seorang despot memandang rakyat sebagai sumber legitimasi dan loyalitas. Akan sangat mudah memunculkan resistansi rakyat apabila rakyat dipaksa patuh dengan cara koersif. 

BACA JUGA:Siapa Supermenteri Kabinet Prabowo?

BACA JUGA:Kementerian Baru Prabowo

Bagi seorang despot, resistansi akan menghasilkan delegitimasi dan harus segera diatasi. Bukan dengan kekerasan, melainkan persuasi dan rayuan. Misalnya, dengan kenaikan gaji atau pemberian tunjangan tertentu seperti THR. 

Pemimpin despot memasukkan rakyat ke jejaring patronase yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya material. Hal itu memberikan rasa aman berada dalam kekuasaan. Bagi-bagi kekuasaan dilakukan secara ugal-ugalan sehingga melahirkan kabinet gemoy.

Bagi yang tetap beroposisi, mereka akan menggunakan kekerasan secara terukur untuk meredam perlawanan. Pemimpin despot akan membangun aliansi kekuasaan, kesepakatan bisnis, dan kompromi politik untuk menjinakkan kekuatan oposisi. 

Despotisme baru bekerja dengan mengorganisasi kekuasaan berbasis patronase, kekayaan, manipulasi hukum, dan pemilu. Media dipakai untuk mobilisasi opini publik serta meraih simpati dan loyalitas massa.  

Pemimpin despot akan membiarkan seseorang menjadi kaya. Namun, ketika ingin tetap kaya, ia tidak bisa kaya sendirian. Para pengusaha menjadi bagian dari oligarki yang mendukung kekuasaan yang memberinya perlindungan. 

Tidak ada bisnis yang independen. Bisnis dan pemerintah berbaur menjadi satu. Organisasi bisnis seperti Kadin menjadi bagian dari korporatisme negara. 

Pemilu sebagai instrumen demokrasi dimanipulasi dalam kekuasaan despotisme baru. Pemilu tidak berfungsi sebagai wujud partisipasi warga negara dalam memilih wakil-wakilnya. 

Sumber: