Pak Presiden, Mari Kita Jujur!

RAKYAT tidak marah karena kehilangan akal sehat. Mereka marah karena kesabaran telah dirampas kebijakan yang dirasa semena-mena. Beberapa hari terakhir, pembakaran, perusakan fasilitas umum, penjarahan, hingga pemukulan terhadap aparat bukanlah gejala spontan. Itu akumulasi luka panjang.

Ketika rakyat sudah tak percaya lagi kepada siapa pun, bahkan kepada mereka yang diberi mandat negara atau mereka yang bersembunyi di balik label agama, semua seruan damai terdengar hambar, nyinyir, dan kosong.

Ketua ormas keagamaan yang dulu dianggap berwibawa kini hanya dilihat sebagai pembaca doa di panggung istana. Gelombang protes tak lagi bisa diredam dengan khotbah dan kalimat klise.

BACA JUGA: Gerakan Nurani Bangsa Minta Presiden Hentikan Kekerasan dan Kembalikan Kepercayaan Rakyat

BACA JUGA:Tokoh Lintas Agama Dukung Presiden Prabowo Segera Penuhi Aspirasi Rakyat

Pak Presiden, mari kita jujur. Rakyat tidak butuh pidato panjang, mereka butuh tindakan nyata.

API YANG DISIRAM BENSIN

Kenaikan pajak adalah bara, tunjangan DPR adalah bensin. Hidup rakyat adalah ranting kering yang siap terbakar kapan saja. Ditambah penghargaan bintang mahaputra yang justru terasa seperti menabur garam di luka. 

Mari kita cek data Kemenkeu. Penerimaan pajak memang naik signifikan –Rp1.055 triliun (2015), Rp1.869 triliun (2023), dan target Rp2.154 triliun pada 2024. Namun, BPS masih mencatat 9,36 persen rakyat hidup miskin.

Bahkan, angka itu patut diragukan. Sebab, banyak keluarga yang listriknya padam bukan karena mati lampu, melainkan karena tidak sanggup membeli pulsa listrik. Di Madura, hal itu sudah biasa. Rakyat kita miskin bukan karena malas.

BACA JUGA:Prabowo Segera Umumkan Dewan Kesejahteraan Buruh, Presiden KSPSI Menolak Jadi Pejabat Negara

BACA JUGA:Buruh Temui Presiden Prabowo di Istana, Minta Percepat RUU Perampasan Aset

Sementara itu, DPR hidup bak panti asuhan elite. Mobil dinas baru, rumah dinas, biaya komunikasi miliaran, dan fasilitas pelesiran ke luar negeri. Itinerary kunjungan kerja Komisi XI DPR RI ke Sydney (26 Agustus–1 September 2025) bocor ke publik. Dari sekian agenda, hanya satu yang resmi, sisanya wisata. Saat gedung DPR jadi sasaran demo, wakil rakyat malah asyik di negeri orang.

PEJABAT MENYIRAM API

Sumber: