Menghitung Biaya Kerusuhan

SEBUAH negara modern kini tidak hanya dinilai dari stabilitas kebijakan, tetapi juga dari kemampuan meredam gejolak sosial. Sebab, setiap batu yang melayang dan setiap halte yang terbakar lekas tecermin di kurs, indeks saham, hingga dompet rakyat kebanyakan.

Seperti kita ketahui, pekan yang bergejolak itu dimulai dari isu tunjangan elite dan memuncak setelah seorang pengemudi ojek daring, Affan Kurniawan, tewas terlindas kendaraan taktis Brimob. 

Gelombang protes meluas dan, di sejumlah tempat, berubah rupa menjadi kerusuhan. Gedung DPRD dibakar, rumah pejabat dan tokoh publik diserbu, serta layanan transportasi kota macet. Pemerintah menambah pengerahan aparat. Seruan untuk bertindak tegas datang berbarengan dengan seruan untuk menahan diri. 

BACA JUGA:Polisi Dalami Dalang di Balik Kerusuhan Demo Surabaya

BACA JUGA:Kerusuhan di Jakarta saat Demo Capai Kerugian Rp180 Miliar, 38 Orang Ditahan

Di sela tarik-menarik itu, pasar bereaksi cepat. Reuters mencatat rupiah sempat melemah sekitar 0,9 persen pada Jumat, ketika eskalasi memuncak. Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah lebih dari 3 persen. Bank Indonesia pun turun tangan untuk menenangkan pasar. 

Respons regulator moneter –intervensi untuk menstabilkan rupiah –dikonfirmasi Tempo. Kurs sempat berada di kisaran Rp16.300 per dolar AS pada pembukaan perdagangan, lalu beranjak membaik setelah komitmen BI ”defend the currency” ditegaskan. 

Itu menandakan dua hal: sentimen rapuh, tapi kepercayaan pada kapasitas bank sentral masih ada. 

BACA JUGA:33 Tersangka Kerusuhan Surabaya, Polisi Tegaskan Tak Ada Kompromi

BACA JUGA:Polisi Tetapkan 38 Tersangka Kerusuhan DPR, Ungkap Peran hingga Barang Bukti

Di lantai bursa, pelemahan IHSG 1–3 persen dalam dua hari volatil bukan sekadar angka. Ia adalah sinyal biaya modal yang naik untuk korporasi, proyek yang ditunda, dan appetite investor yang menciut. 

Morningstar/MarketWatch melaporkan bahwa kurs rupiah sempat menembus sekitar Rp16.500 per dolar AS di tengah reassessment risiko politik. Implikasinya linear. Yakni, impor bahan baku lebih mahal, tekanan harga bagi produsen meningkat, dan pada akhirnya –kalau berlarut– daya beli publik bisa tergerus. 

Di jalanan, ongkosnya lebih kasatmata. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghitung kerusakan infrastruktur karena kericuhan terakhir sekitar Rp55 miliar, terbesar pada jaringan TransJakarta, disusul kerusakan MRT, CCTV, dan prasarana kota lain. 

BACA JUGA:Kerusuhan Pecah Usai Kematian Ojol, DPRD Makassar Dibakar, 4 Orang Tewas

Sumber: