Legitimasi dan Tanggung Jawab Kekuasaan

GELOMBANG demonstrasi di sejumlah negara dalam dua tahun terakhir memperlihatkan bahwa hubungan pemerintah dan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh mandat elektoral, tetapi juga oleh bagaimana kekuasaan menjawab persoalan publik. Terbaru, di Prancis, demonstrasi pada 17 Oktober melibatkan sekitar 550.000 orang menurut Kementerian Dalam Negeri, sementara penyelenggara memperkirakan 800.000 peserta. 

Aksi tersebut mempertemukan tuntutan mengenai biaya hidup, daya beli, dan kondisi pelayanan pendidikan. Di sejumlah kota, demonstrasi juga diwarnai bentrokan dan perusakan. 

Sedangkan di Serbia, runtuhnya kanopi stasiun kereta di Novi Sad pada November 2024 yang menewaskan 16 orang memicu gerakan mahasiswa yang menuntut keadilan dan pengusutan dugaan korupsi. 

Menjelang pemilihan parlemen pada 25 Oktober 2026, gerakan tersebut berkembang menjadi kekuatan politik yang menantang pemerintahan Aleksandar Vucic tentang transparansi, supremasi hukum, dan tanggung jawab institusi. 

BACA JUGA:Hak Angket dan Legitimasi Etika Pemerintahan

BACA JUGA:AI dan Kekuasaan Dunia

Kedua peristiwa tersebut mengajukan pertanyaan yang beririsan: bagaimana kekuasaan dinilai ketika masyarakat mempertanyakan antara kewenangan pemerintah dan tanggung jawabnya terhadap kepentingan publik? 

Terutama ketika kebijakan publik berhadapan dengan hak esensial kehidupan warga. Maka, kita perlu melihat pertanggungjawaban bukan sekadar sebagai mekanisme administratif, melainkan sebagai persoalan filosofis dan etis dalam penyelenggaraan kekuasaan.

Legitimasi Kekuasaan dan Etika Tanggung Jawab

John Locke, melalui Two Treatises of Government, menempatkan persetujuan masyarakat sebagai dasar legitimasi pemerintahan karena dasarnya manusia bebas dan setara. Maka, epistemologi kekuasaan dibentuk untuk melindungi hak-hak mereka dan mengupayakan kebaikan bersama. 

Dengan demikian, kewenangan pemerintah bukan hak tanpa batas, melainkan amanah yang terikat pada tujuan pembentukannya. 

BACA JUGA:Ketika Kritik Dianggap Dosa, Kekuasaan Justru Kehilangan Cermin

BACA JUGA:Paradoks Diksi Kekuasaan dan Kesantunan Berbahasa di Ruang Publik

Untuk itu, legitimasi saja belum menjelaskan bagaimana pemerintah seharusnya bertindak ketika kebijakan menghasilkan konsekuensi yang menuntut hadirnya etik. Di dalam konteks ini, Max Weber melalui konsep ethic of responsibility menekankan bahwa aktor politik tidak cukup berpegang pada kemurnian tujuan atau niat baik. 

Sumber: