6 Strategi Korporasi Swasta dalam Mengintervensi Negara

HARIAN DISWAY – Dalam sistem kapitalisme, korporasi terutama yang dimiliki oleh investor swasta, memiliki kekuatan yang sangat signifikan dalam memengaruhi kebijakan negara.

Para pemilik modal menerapkan berbagai strategi untuk mendapat keringanan pajak, subsidi, regulasi yang menguntungkan mereka dan bantuan pemerintah lainnya yang diperlukan untuk memenuhi kepentingan mereka.

Hubungan yang erat dengan elit politik, misalnya, memudahkan korporasi mendapatkan kredit berbunga rendah dari bank-bank pemerintah, kemudahan izin, serta kemudahan ekonomi lainnya.

BACA JUGA: Picky Eater: Karakteristik, Dampak dan Strategi Penanganan

Sebagaimana yang disampaikan Leuz dkk dalam Political relationship, global financing, and corporate transparency: Evidence from Indonesia, di journal of financial economics, 2006. Berikut strategi yang digunakan korporasi swasta untuk memengaruhi berbagai kebijakan publik.

1. Keterlibatan dalam Pemerintahan

Salah satu cara bagi sejumlah pemodal untuk mengakses pemerintah adalah melalui pengangkatan mereka di berbagai posisi strategis di kementrian dan dan lembaga negara.

Pengangkatan ini berguna untuk mendukung atau segera menerapkan rekomendasi kebijakan yang diajukan oleh DPR, penasehat Presiden, dan kementrian atau lembaga. (Domhoff G. William, Who Rules America? The Corporate Rich. White Nasionalist Republicans, and Inclusionary Democrats in the 2020s, Routledge, 2021).

BACA JUGA: Ketersediaan dan Ketahanan Pangan Nasional: Peluang dan Strategi

2. Pengaruh Melalui Kelompok Lobi

Di berbagai negara, lobi politik diakui sebagai mekanisme yang sah untuk memperoleh pengaruh terhadap pembuat kebijakan. Kelompok lobi dibuat oleh korporasi untuk memengaruhi legislasi dan kebijakan.

Mereka bekerja melalui asosiasi industri dan pengusaha atau konsultan agar kepentingan bisnisnya diutamakan dalam proses legislasi. Latar belakang mereka selain dari pengusaha juga dari mantan pejabat dan pakar. (Domhoff G. William, Who Rules America?)

Penyusunan Omnibus Law Cipta Kerja Tahun 2021, misalnya, digawangi oleh satuan tugas yang diisi oleh para pengurus Komite Dagang Indonesia (KADIN). 

3. Suap dan Gratifikasi kepada Pejabat Publik

BACA JUGA: Menjadi Holistic Strategist: Manifesto untuk Revolusi Kepemimpinan Indonesia

Dilansir dari ACLC KPK, praktik suap atau gratifikasi kepada pejabat publik untuk memengaruhi keputusan tertentu di Indonesia sangat masif. Sejak 2004-2023, tindak pidana korupsi gratifikasi dan suap merupakan kasus terbanyak yang ditangani oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK).

Jumlahnya sebanyak 989 kasus. Kasus-kasus ini melibatkan berbagai profesi seperti kepala daerah, pejabat eselon, anggota parlemen, hakim, dan pengusaha swasta.

4. Pendanaan Kampanye dan Politik

Pemilik modal memberikan sumbangan besar kepada kandidat atau partai politik selama kampanye. Harapannya, kebijakan pemerintah nantinya berpihak pada kepentingan mereka.
Pemilik modal memberikan sumbangan besar kepada kandidat atau partai politik selama kampanye. Harapannya, kebijakan pemerintah nantinya berpihak pada kepentingan mereka. -iStockphoto-

BACA JUGA: Tantangan, Strategi, dan Pertimbangan untuk Menjalani Hubungan Pacaran Beda Agama

Studi Claessens dan rekan-rekannya (2008) membuktikan bahwa perusahaan yang memberikan kontribusi politik, seperti dana kampanye atau dukungan lainnya, kepada kandidat atau partai politik tertentu, cenderung mendapatkan akses pembiayaan dari bank yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan lain yang tidak berkontribusi.

5. Penguasaan Media Massa

Para pemimpin korporasi juga menggunakan berbagai cara untuk membatasi independensi pemerintah. Pemodal yang memiliki atau mendanai media massa bisa mempengaruhi opini publik agar mendukung kebijakan tertentu atau membangun citra positif bagi bisnis mereka.

Menurut Noam Chomsky, profesor linguistik dari Institut Teknologi Massachusetts (MIT), korporasi berpengaruh besar dalam mengendalikan media untuk mendukung kepentingan mereka.

BACA JUGA: Ekspansi ke Jatim, VinFast Hadir di IIMS Surabaya dengan Strategi Inovatif dan Produk Baru

Menurut Chomsky, kerja sama erat antara media, elite bisnis dan politik mampu menciptakan "persetujuan publik" atas kebijakan yang sebenarnya merugikan mereka.

6. Pengaruh Korporasi Melalui Lembaga Kajian

Salah satu cara korporasi memengaruhi regulasi adalah mendanai akademisi dan kelompok-kelompok penelitian, termasuk think-tank atau kelompok diskusi kebijakan.

Lembaga kajian dapat memberikan rekomendasi perencanaan kebijakan kepada pemerintah dengan berbagai cara. Pada tingkat yang paling umum, pejabat terpilih atau anggota staf mereka membaca siaran pers, artikel opini dan laporan yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut.

BACA JUGA: 4 Strategi Menguasai Rapid Learning di Era Digital

Mereka juga diberi kesempatan untuk memberikan kesaksian di dewan perwakilan rakyat (DPR). yang membuat undang-undang baru atau menyiapkan usulan anggaran. (Domhoff G. William, Who Rules America?). (*)

Sumber: