Angka Kematian Jamaah Tinggi, BP Haji Gagas ‘Manasik Kesehatan’

Dengan adanya manasik kesehatan, BP Haji berharap kualitas pelayanan haji meningkat, sekaligus memberi rasa aman bagi calon jamaah saat menjalankan ibadah di Tanah Suci.

BACA JUGA:DPR Targetkan Revisi UU Haji Rampung di Masa Sidang I

BACA JUGA:Menag: Transisi Penuh Haji 2026 ke BP Haji Masih Tunggu Payung Hukum

Sementara itu, wacana pembentukan Kementerian Haji semakin menguat dalam pembahasan revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Komisi VIII DPR bersama DPD RI sepakat mendukung perubahan kelembagaan BP Haji menjadi kementerian baru, selevel dengan mitra di Arab Saudi.

Wakil Ketua I Komite 3 DPD Prof Dailami Firdaus menyatakan ada beberapa hal yang akan disampaikan pada rapat kali bersama Komisi VIII DPR RI itu. Salah satunya terkait dengan lembaga haji dapat menjadi kementerian.

BACA JUGA:KPK Ungkap Kuota Haji Tambahan Tidak Sesuai Aturan, Kerugian Tercatat Lebih dari Rp 1 Triliun

BACA JUGA:BP Haji Harap Revisi UU Haji segera Disahkan

“Kami mendukung apa yang sudah diputuskan atau direncanakan oleh pihak Komisi VIII DPR dan pemerintah agar bisa kelembagaan ini ke depannya itu mungkin akan lebih baik kalau menjadi Kementerian Haji,” kata Dailami kepada awak media, di kompleks Parlemen DPR, Sabtu, 23 Agustus 2025.

Menurutnya, perubahan BP Haji menjadi kementerian akan berpengaruh dan untuk menghindari kendala. Perubahan itu dinilai akan lebih baik dan dapat mempermudah untuk pengambilan kebijakan-kebijakan.

“Ini merupakan momen yang tepat untuk merevisi undang-undang yang lama,” lanjutnya. (*)

Sumber: