Ribuan Ojol Demo di Surabaya, Minta Potongan Diturunkan 10 Persen hingga Tuntut Penghapusan Layanan Hemat

Massa juga menyerukan agar pemerintah segera menerbitkan Undang-Undang Transportasi Online Nasional sebagai payung hukum yang komprehensif. Selain itu, mereka menolak program-program promosi aplikator yang dinilai merugikan driver seperti Grab Hemat, Goceng, atau promosi lainnya.

BACA JUGA:Driver Ojol Bakal Demo Besar-Besaran Besok, Matikan Aplikasi Serentak Selama 24 Jam

BACA JUGA:Besok, Ribuan Driver Ojol se-Jatim Juga Demo di Surabaya

”Kami ini bekerja hampir 24 jam. Kelelahan, bahkan ada yang sampai meninggal karena kejar order. Negara harus hadir untuk melindungi kami,” ujar Tirto.

Saat berada di depan Kantor Diskominfo Jatim, massa sempat membakar ban bekas sebagai simbol kemarahan.

Setelah perwakilan Diskominfo menyatakan dukungan atas aspirasi mereka, api dipadamkan dan rombongan melanjutkan long march menuju Mapolda Jatim dan Kantor Gubernur Jatim di Jalan Pahlawan.

Kabid Aptika Diskominfo Jatim Gugik A Wicaksono menyambut baik tuntutan para driver. Ia menyatakan siap mendukung upaya pembuatan regulasi yang lebih adil, termasuk perlunya aplikasi transportasi lokal yang dikelola pemerintah daerah. ”Kami siap mendukung,” katanya.

Pantauan di lapangan, kendaraan roda dua dan empat yang membawa spanduk dan atribut aksi memperlambat laju kendaraan.

Hal itu menyebabkan kemacetan panjang di beberapa ruas jalan. Pengendara yang melintas diminta bersabar dan mencari alternatif rute selama masa aksi berlangsung.

BACA JUGA: ⁠Ternyata Tak Semua Driver Ojol Dapat THR, Begini Aturan dan Ketentuannya....

BACA JUGA:Ditolong Malah Menthung: Driver Ojol Dibunuh Teman Masa Kecil

Aksi tersebut digelar serentak di 14 kota di Indonesia. Di Jawa Timur, Surabaya menjadi pusat aksi yang diikuti oleh ribuan driver dari berbagai wilayah, termasuk Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Mojokerto, dan Malang.

Hingga saat ini, massa masih berkumpul di sekitar Kantor Gubernur Jatim. Mereka menunggu respons resmi dari pemerintah provinsi atas sejumlah tuntutan tersebut. (*)

Sumber: